Berita HST

Anggota DPRD Kabupaten HST Hadirkan Pengelola SPBU, Fasilitasi Balakar 654 Murakata Kesulitan BBM

Anggota DPRD Kabupaten HST fasilitasi pertemuan Balakar 654 Murakata dengan SPBU supaya bisa mengisi BBM meski tidak ada pelat nomor mobil.

Penulis: Hanani | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/HANANI
Pertemuan pengurus Balakar 654 Murakata dengan SPBU supaya bisa mengisi BBM, meski tidak ada pelat nomor mobil, di dalam Gedung DPRD di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (21/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Viral di media sosial, petugas salah satu SPBU menolak melayani pengisian bahan bakar untuk mobil pemadam kebakaran dengan alasan mobil bersangkutan tak memiliki pelat nomor.

Hal itu akhirnya dilaporkan pengurus Balakar 654 ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Anggota DPRD pun menindaklanjuti laporan tersebut, Rabu (21/9/2022), dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.

Selain menghadirkan pengurus Balakar dan sejumlah anggota relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), anggota dewan juga menghadirkan pengelola SPBU.

Turut hadir, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD H Damanhuri Kota Barabai.

Baca juga: NEWS UPDATE Presiden Joko Widodo Pastikan Tidak Ada Penghapusan atau Kenaikan Daya Listrik

Baca juga: Kabar Gembira, Pemerintah Akan Bagi Kompor Listrik Gratis Seharga Rp1,8 Juta, Ini Syaratnya

Sebab, tak hanya masalah BBM yang disampaikan, tapi juga terkait kesulitan lain yang dihadapi relawan BPK pada saat melaksanakan tugas kemanusiaan.

Audensi untuk mencari solusi tersebut dipimpin Ketua DPRD HST, H Ramhadi, dihadiri sejumlah anggota dewan serta Sekda HST HM Yani.

Sekretaris Balakar 654 Murakata, H Hernadi, menjelaskan, pasca penaikkan harga BBM, mobil unit BPK kesulitan membeli bahan bakar di SPBU. Khususnya, membeli BBM bersubsidi, yaitu solar dan pertalite.

Selain bersaing dengan antrean pembeli lain, penerapan kebijakan SPBU berbeda-beda.

Dijelaskan, hampir 99 persen mobil pemadam kebakaran dari BPK anggota Balakar memang mobil bodong atau tak memiliki surat dan pelat.

Baca juga: Ini Kebijakan Baru Pemerintah Arab Saudi Soal Penyelenggaran Umrah, Tak Ada Batasan Kuota

Baca juga: Tarif Naik, Driver Ojol di Banjarmasin Keluhkan Sepinya Pelanggan

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved