APBD Perubahan 2022 Kalimantan Selatan Resmi Ditetapkan DPRD Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan Perubahan Tahun Anggaran 2022, ditetapkan jadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD.

Hal itu tercapai dalam rapat paripurna di Gedung DRPD Kalsel di Kota Banjarmasin, Rabu (21/9/2022).

Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan itu dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH, didampingi wakilnya, Hj Mariana, dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Dari laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Mariana, ada peningkatan pendapatan daerah dan belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk perubahan anggaran 2022.

Mengutip laporan Banggar tersebut, untuk total pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.494.280.999.289.

Ada kenaikan Rp 1.215.442.067.329 atau 19 persen dari total anggaran pendapatan daerah murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.278.838.931.960.

Dengan adanya peningkatan target pendapatan daerah ini, diharapkan mampu dimanfaatkan maksimal oleh pemprov dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan pada sisa tahun anggaran 2022.

Untuk total belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.765.418.128.144.

Ada kenaikan sebesar Rp 1.521.579.196.184 atau 24 persen dari total anggaran belanja daerah murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6.243.838.931.960.

Sehingga dengan postur APBD Perubahan seperti ini, diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Terutama, dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah.

Sedangkan pembiayaan daerah, total alokasi anggaran dalam struktur penerimaan pembiayaan sebesar Rp  424.812.527.050.

Naik sebesar Rp 374.812.527.050 atau 750 persen dari anggaran murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp 50.000.000.000.

Dan untuk alokasi anggaran dalam struktur pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 153.675.398.195, naik sebesar Rp 68.675.398.195 atau 81 persen dari anggaran murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp 85.000.000.000.

Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam perubahan anggaran pembiayaan daerah yang berguna untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, tentunya suatu hal penting.

Dan juga, mengedepankan prinsip akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi yang cermat.

Pemerintah daerah dituntut harus melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan besaran pembiayaan daerah ini.

Jangan sampai terjadi ada program kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang disebabkan kesalahan perhitungan dalam pembiayaan daerah, sehingga tidak dapat menutup besaran defisit anggaran yang telah ditetapkan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan, penetapan kali ini berjalan lancar dan sesuai jadwal.

"Harapan kita, APBD Perubahan 2022 ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sisa pembangunan dengan tepat waktu dan sesuai ketersediaan anggaran," ujarnya.

Tinggal tiga bulan lagi berakhirnya tahun 2022, ujar Supian HK, kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Kalsel telah berjalan baik untuk bersama membangun Banua.

Sementara itu, Gubernur H Sahbirin Noor yang menyampaikan pendapat akhirnya, menyatakan, pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akhirnya bisa selesai dengan baik dan demokratis.

Berdasarkann hasil pembahasan bersama, pada prinsipnya DPRD Kalsel menyatakan dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk diproses lebih lanjut.

“Insya Allah, dengan disetujuinya raperda ini, kita semakin mantap untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel,” tandasnya.

Paman Birin juga memuji laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif.

Semua itu menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semakin matang dan tepat sasaran,” tukasnya.

Paman Birin menambahkan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah pasca pandemi Covid-19 untuk memulihkan perekonomian di Provinsi Kalsel.

Dan juga diharapkan, mampu mengakomodasi keperluan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Melalui pendapat akhirnya, gubernur juga menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 disertai nota keuangan. (AOL/*)