Berita HSS

Bagikan 500 Bidang Tanah untuk 333 Kepala Keluarga , Bupati HSS : Selama ini Warga Hanya Menggarap 

Pemkab HSS berencana membagi 500 bidang tanah untuk 333 kepala keluarga di Kabupaten HSS. Tanah yang dibagikan merupakan tanah negara

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
DISKOMINFO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Ilustrasi-Bupati H Achmad Fikry dan Ketua TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hj Isnaniah Achmad Fikry, melihat beragam menu dari Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) pada Kampung Berkualitas Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (28/6/2022). Bupati merencanakan membagikan 500 bidang tanah untuk 333 Kepala Keluarga di desa setempat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) berencana membagi 500 bidang tanah untuk 333 kepala keluarga di Kabupaten HSS. 

500 bidang tanah yang akan dibagikan ini statusnya merupakan tanah negara.

Bupati HSS, Achmad Fikry, memimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Program Redistribusi Tanah HSS Tahun 2022 didampingi Plt Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) HSS Taufik Rokhman.

Kegiatan ini digelar Aula Ramu Setdakab HSS,  Rabu (21/09/2022).

Baca juga: Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan Kabupaten HSS Terpilih Jadi Panitia Peringatan Hari Santri

Baca juga: Syukuran Empat Tahun Kepemimpinan, Bupati HSS Achmad Fikry Gelar Salat Hajat dan Doa Bersama

Baca juga: Ringkus Penyupai Sabu di HSS, Polisi Sita 13 Paket Sabu dari Pria Asal Danau Panggang HSU Kalsel

Bupati HSS yang juga Ketua PPL, Achmad Fikry mengatakan, pihaknya melaksanakan sidang untuk membagikan tanah negara kepada masyarakat di Desa Lungau Kecamatan Kandangan.

Total ada 500 bidang tanah untuk 333 kepala keluarga yang akan menerima. 

Ini merupakan, proses panjang. Kemudian disepakati sampai nanti akan mendapatkan sertifikat.

Ia mengatakan kegiatan ini untuk mensejahterakan masyarakat. Karena selama ini masyarakat hanya menggarap tanah negara

Sekarang dengan diberikan hak mereka punya sertifikat. Setelah ada sertifikat,  mereka punya kepastian tidak perlu keraguan untuk menggarap lahannya karena sudah bersertifikat.

"Dengan adanya sertifikat memiliki nilai ekonomis. Kalau suatu saat mereka ingin menggarap lahan tidak punya modal mereka tidak terjebak dengan rentenir. Mereka bisa menggunakan dana KUR perbankan dengan jaminan sertifikat," kayanya. 

Baca juga: Lansia 75 Tahun Asal Desa Parigi HSS Mengapung di Sungai, Sang Cucu Lihat Punggung Manusia di Air

Ia menyampaikan terima kasih kepada Badan Pertanahan karena setiap tahun melaksanakan program ini. 

"Tentu tugas pemerintah daerah akan mengawasi agar lahan yang peruntukannya pertanahan jangan dialih fungsikan. Saya tugaskan satpol PP untuk mengawasi itu dan sanksinya jelas, apabila mereka melanggar kami akan tarik sertifikatnya termasuk menelantarkan. Kalau menelantarkan selama dua tahun," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved