Aksi Tolak Kenaikan BBM di Banjarmasin

Ketua DPRD Kalsel Buat Surat Pernyataan Tolak Kenaikan BBM, Begini Isinya

Kedua surat pernyataan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu akan dikirim ke Sekretariat Istana Negara dan Senayan, di Jakarta.

banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki
Pembacaan pernyataan sikap aksi tolak kenaikan harga BBM oleh Aliansi Pekerja Buruh Banua di depan Gedung DPRD Kalsel, Rabu (21/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK membuat dua surat pernyataan terkait penolakan kenaikan harga BBM.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam waktu dekat, kedua surat pernyataan itu akan dikirim ke Sekretariat Istana Negara dan Senayan, di Jakarta.

“Kita kawal sama-sama pernyataan ini, jangan sampai hanya sekadar hitam di atas putih,” kata Biro Hukum Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan, usai aksi pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS - Massa Aksi Tolak Kenaikan BBM di Banjarmasin Mulai Berdatangan di Lapangan Kamboja

Baca juga: Ketua DPRD Kalsel Akhirnya Temui Massa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Dalam suratnya, Supian HK menyatakan sepakat dengan empat poin tuntutan yang disampaikan kaum buruh.

Yakni meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

Kemudian, menolak dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (keluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU tersebut).

Baca juga: Warga di Sungai Rancah Kota Banjarbaru Kirab Arba Mustamir Keliling Kampung

Lalu, menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Kalsel tahun 2023 sebesar 13 sampai 15 persen.

Terakhir, menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan.

Jika tuntutan tersebut tak terealisasi, buruh mengancam akan kembali turun aksi.
Bahkan sampai setiap bulan.

( Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved