Korupsi di Kalsel

Sidang Korupsi Dana Pilkada Banjar Hadirkan 3 Saksi, Terungkap Terdakwa Diduga Palsukan Tandatangan

Sidang dugaan korupsi dana PilkadaKabupaten Banjar hadirkan tiga saksi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Penulis: Rifki Soelaiman | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/rifki sulaiman
Ketiga saksi kasus dugaan korupsi dana Pilkada Banjar diminta keterangan oleh Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin, Rabu (21/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang sudah berlalu masih meninggalkan polemik hingga saat ini. Yakni penyelewengan dana Pilkada yang diduga dilakukan oknum Bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar, Saupiah. 

Dalam hal ini, Saupiah berstatus terdakwa pada sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. 

Sidang tersebut dipimpin Jamser Simanjutak sebagai Ketua Majelis Hakim, bersama dengan dua anggota lainnya, Ahmad Gawi dan Arief Winarno.

Sidang yang dilanjutkan hari ini, Rabu (21/9/2022), diagendakan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Bawaslu Kabupaten Banjar. 

Baca juga: Diduga Selewengkan Dana Pilkada, Oknum Bendahara Bawaslu Banjar Disidang di Tipikor Banjarmasin

Baca juga: Ditetapkan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Disporpar, ASN HSS Ini Merasa Jadi Korban

Baca juga: Satu Lagi Tersangka Korupsi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Jalani Tahap II, Tersangka Tak Ditahan

Dihadiri oleh penasehat hukum terdakwa, Ernawati dan Arbai.  Serta Jaksa penuntut umum (JPU), Setyo Wahyu, yang menghadirkan tiga staff Bawaslu yang bergelut di bidang keuangan.

Tiga staff bawaslu tersebut yakni, Muhammad Mahfuzi, Muhammad Wildan, dan Erwin Naparin. 

Ketiga saksi tersebut diminta kesaksiannya terkait mekanisme dana yang digunakan, serta pencairan dana untuk honorarium Panwas pada kegiatan Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Dari keterangan dua saksi, Muhammad Mahfuzi dan Erwin Naparin, mereka berdua mengatakan setiap bulannya diminta terdakwa untuk menemaninya melakukan pencairan dana.

“Bisa berdua saja, bisa bertiga dengan yang lain. Tapi tidak pernah ditemani instansi lain seperti Kepala Sekretarian atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ujar Erwin menjawab pertanyaan dari JPU.

Erwin menambahkan, pencairan dana yang dilakukan Saupiah bersamanya dalam satu bulan bisa lebih dari satu kali. 

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved