Wabah Corona

Epidemiolog Sarankan Pemerintah Cabut Aturan PPKM, Keputusan Akhir Pandemi di Tangan Presiden

Pencabutan status pandemi Covid-19 di tangan presiden. Namun epidemiolog menyarankan sebelumnya cabut atura PPKM.

Editor: M.Risman Noor
BANJARMASINPOST.CO.ID/EKA PERTIWI
Suasana vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren Minhajul Abidin Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, kerja sama Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (Binda Kalsel) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa (5/7/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pencabutan status pandemi Covid-19 di tangan presiden. Namun epidemiolog menyarankan sebelumnya cabut atura PPKM.

Presiden hendaknya tidak serta merta mencabut status pandemi.

Saran Epidemiolog FKM Universitas Indonesia Pandu Riono hendaknya dilakukan secara bertahap.

Menurut Riono, sebelum akhir pandemi diputuskan, disarankan agar pemerintah memberhentikan kebijakan pembatasan PPKM terlebih dulu.

Baca juga: Bakal Berlangsung Semarak, Peringatan Harjad ke-496 Banjarmasin Dihadiri Wali Kota se Kalimantan

Baca juga: Kecelakaan di Tabalong Kalsel, Dump Truk & Mobil Doubel Cabin Ringsek, 1 Rumah Turut Alami Kerusakan

"Biar masyarakat betul-betul percaya bahwa Covid-19 di Indonesia tidak terlalu berat lagi," ungkap dia dalam konferensi pers virtual Jumat (23/9/2022).

Ia mengungkapkan, perlu ada tahapan-tahapan yang dilalui pemerintah agar bisa benar-benar mengakhiri pandemi, diantaranya menyudahi pembatasan kegiatan masyarakat.

Di Indonesia sendiri terdapat dua status yang ditetapkan pemerintah terkait pandemi ini.

Pertama, status kedaruratan kesehatan masyarakat dan kedua status kedaruratan bencana non alam.

"Dengan demikian, harapannya kalau kondisi ini lancar maka Presiden akan bisa mencabut status darurat kesehatan masyarakat dan status darurat bencana non alam," kata dia.

"Akhir pandemi ini adalah keputusan politik ya bukan keputusan ahli epidemiologi. Epidemiolog hanya melihat bahwa ini kondisinya sudah mengarah kesana ya, tapi pembatasan masyarakat bisa dicabut," sambung Pandu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved