Berita HST

Pemerintah Kabupaten HST Sulit Hapus Tenaga Honorer, BKD Sebut Ini yang Terjadi Jika Dilakukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten HST masih perlu Tenaga Honorer, sehingga tak bisa menghapuskannya.

Penulis: Hanani | Editor: Alpri Widianjono
banjarmasinpost.co.id/hanani
Jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) saat rapat dengar pendapat dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (27/4/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sulit melakukan penghapusan tenaga honor, jika kebijakan tersebut dipaksanakan oleh KemenPAN-RB.

Secara matematis, kondisi kepegawaian di Pemkab HST memerlukan banyak tenaga ASN pengganti yang sudah pensiun maupun meninggal dunia.

Sementara, sudah beberapa tahun Pemkab HST tak mendapatkan kouta CPNS dan hanya mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan hasil seleksi 700 orang dari 1.900 yang diperlukan.

Jika para tenaga honor itu dihapuskan, bagaimana pemerintah daerah menjalankan pemerintahan,” kata Wahyudi Rahmat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) HST, saat dikonfirmasi saat, Sabtu (24/9/2022).

Disebutkan, di Pemkab HST ada 3.800 pegawai berstatus ASN dan tenaga honor sebanyak 2.300 orang.

Baca juga: HST Kembali Siaga Banjir dan Tanah Longsor, Warga Barabai di Bantaran Sungai Diimbau Waspada

Baca juga: Banjir di Jalan Nasional Desa Damar Indah Tanahbumbu Mulai Surut

Baca juga: Tak Setorkan Uang Hasil Penjualan ke Perusahaan, Sales di Tanahbumbu Diringkus Polisi

 

“Jika melihat kondisi riil seperti ini, rasanya tak mungkin menghapus tenaga honor begitu saja. Jelas akan menghambat pelayanan masyarakat. Apalagi, terbanyak tenaga honor adalah guru, tenaga Kesehatan dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan,” jelas Wahyudi.

Dia mencontohkan, di Dinas LHP HST, ada banyak tenaga honor atau kontrak yang peran mereka sangat diperlukan, yaitu pasukan oranye atau petugas kebersihan.

“Bisa dibayangkan, bagaimana jika mereka tidak dipekerjakan. Belum lagi tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan di puskesmas-puskesmas serta guru di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar,”jelasnya.

Diakui, untuk gaji dan kesejahteraan, saat ini kemampuan keuangan daerah belum mampu memberikan sesuai UMP.

Rata-rata masih di kisaran Rp 1,5 juta per bulan, dibayar secara teratur per bulan setelah bulan berjalan atau dibayar setelah bekerja.

Baca juga: Tak Setorkan Uang Hasil Penjualan ke Perusahaan, Sales di Tanahbumbu Diringkus Polisi

Baca juga: Narkoba Kalsel - Kompak Terlibat Peredaran Sabu, Pasutri di Tabalong dan Penyuplai Diamankan Polisi

Baca juga: Pasangan Suami Istri di Palangkaraya Ini Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Polisi Buru Pelaku

Namun, ada juga beberapa yang diberikan gaji di atas UMP karena kualifikasi pekerjaan dan keahlian yang dimiliki. Mereka adalah para programmer yang diberikan gaji Rp 7 juta per bulan.

Mengenai sikap Pemkab HST terkait rencana kebijakan penghaspusan honorer oleh pemerintah pusat, kata Wahyudi, daerah tidak dalam posisi menolak atau menerima.

Tapi lebih melihat ke kondisi riil saat ini. Tenaga honor/kontrak tetap diperlukan karena pengangkatan  PPPK sendiri belum memenuhi keperluan riil yang ideal,” pungkas Wahyudi. 

(Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved