Berita Banjarmasin

Ajak Tahanan dan WBP Perangi Pungli, Kadivpas Kemenkumham Kalsel : Layanan Pemasyarakatan Gratis

Kadivpas Kemenkumham Kalsel Sri Yuwono tahanan : warga binaan juga tetap merupakan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan publik

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk BPost
Kadivpas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono ingatkan tahanan di Rutan Kelas IIB Rantau bahwa tak ada biaya apapun dalam pelayanan pemasyarakatan, Minggu (25/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Praktik pungutan liar ( Pungli) selalu menjadi momok bagi upaya keras pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional bagi masyarakat. 

Hampir seluruh sektor yang berkutat dan melaksanakan pelayanan publik berisiko dinodai praktik pungli, tak terkecuali di sektor pemasyarakatan. 

Pencegahan praktik pungli ini pula yang selalu menjadi titik berat dalam pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel). 

Bagi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono, upaya untuk menekan praktik Pungli tak hanya terbatas pada pengarahan dan pengawasan terhadap jajarannya sebagai pelaksana pelayanan saja tapi juga kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

Baca juga: Tinjau Lokasi DJKI Mengajar, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Sambangi MI Plus Al Hamid Banjarmasin

Baca juga: Kunjungi Rutan Rantau, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Dialog dengan WBP

Baca juga: Monitoring Simpora, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Sambangi PT Conch di Tabalong

Tak terkecuali bagi para Warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau tahanan yang meskipun terjerat hukum namun juga tetap merupakan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan publik dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan) yang dikelola negara. 

Cara ini juga yang dilakukan Sri Yuwono di Rutan Kelas IIB Rantau di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, dimana Ia secara langsung menyampaikan kepada para tahanan, bahwa tak ada pungutan biaya apapun di Rutan maupun Lapas. 

"Seluruh layanan Pemasyarakatan tidak ada dipungut biaya alias gratis. Ini penting selalu diingat semuanya," kata Sri Yuwono, Minggu (25/9/2022).

Ia menekankan, jika ada oknum petugas di Lapas maupun Rutan yang meminta imbalan untuk memberikan pelayanan yang menjadi hak-hak warga binaan atau tahanan agar dilaporkan kepada Kepala Rutan/Lapas. 

"Laporkan kepada Karutan atau kepada kami Kepala Divisi Pemasyarakatan," tegas Kadivpas. 

Ini kata dia juga berlaku bagi masyarakat yang melakukan kunjungan ke Lapas maupun Rutan. 

Terlebih kata Sri Yuwono, penekanan pelaksanaan pelayanan yang profesional juga menjadi hal sentral seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 

Baca juga: Kemenkumham Kalsel Gelar Rapat Koordinasi Bersama Majelis Pengawas Notaris

Meski demikian, kepada para tahanan dan WBP Ia mengingatkan bahwa mereka tentu juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. 

Hak-hak WBP akan diberikan apabila WBP tersebut sudah menjalankan kewajibannya selama menjalani masa pidana dengan berdasarkan pada Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilakukan penilaiannya oleh Wali masing-masing. 

"Sebelum menerima hak-haknya, harus melaksanakan kewajibannya selama menjalani masa pidana baik itu di Lapas atau Rutan,” terangnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved