Berita Banjarbaru

Ini Tujuan Pendataan Tenaga Honorer Pemprov Kalsel, Ternyata Bukan untuk Jadi PPPK

BKN di Banjarbaru menjelaskan pendataan tenaga honorer non ASN di Pemprov Kalsel bukan untuk dijadikan PPPK.

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti
net
Kantor Pemprov Kalsel di Jalan Aneka Tambang Banjarbaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Beda pejabat, beda pula kebijakannya. Ini termasuk soal tenaga honorer dan PPPK.

Setelah sempat menggulirkan kebijakan penghapusan honorer di 2023, kini pemerintah malah memberi sinyal pembatalan kebijakan tersebut.

Sebelumnya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melakukan pendataan tenaga honorer non ASN.

Dikabarkan jika pendataan tersebut untuk kebijakan bagi honorer di atas lima tahun akan bisa diangkat menjadi PPPK tanpa seleksi atau tes.

Hal itu disanggah Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan, Mashudi, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Ratusan Santri Antusias Ikuti Lomba Anak Sholeh di Masjid Miftahul Ihsan Landasan Ulin Banjarbaru

Baca juga: Inilah Savitri Jindal, Perempuan Terkaya Asia asal India, Miliki Kekayaan Rp 272 Triliun

Terangnya memang banyak isu yang berkembang di kalangan honorer jika pendataan untuk pengangkatan PPPK namun, ujar Mashudi, sudah ditanyakan ke BKN Kanreg 8 Banjarbaru, dan dinyatakan jika pendataan tersebut hanya pendataan untuk pengambilan kebijakan di pusat.

"Kami sudah bertemu dengan BKN di Banjarbaru dan ternyata pendataan tersebut bukan untuk dijadikan PPPK setelah bekerja lima tahun, tapi untuk pengambilan kebijakan di pusat, entah apa kami tidak tahu, dan itu kewenangan pusat," jelasnya.

Terkait kabar akan ada pembatalan penghapusan tenaga honorer, ujar Mashudi ia tak berani berkomentar.

"Saat ini kami belum menerima surat resmi dari pusat terkait itu, memang ada kabar di media-media dan media sosial, tapi itu belum ada surat resmi yang disampaikan ke kami," ujarnya.

Terkait batas waktu pendataan, ujar Mashudi hingga akhir September ini.

"Jumlahnya saya tidak hafal sampai kini sudah ada berapa honorer yang mengisi formulir di aplikasi," tambahnya.

Ada empat langkah dalam mekanisme pendataan ujar Mashudi yakni, penunjukkkan admin dan operator instansi, pendataan non ASN dan riwayat, pegawai non ASN menginput data pada aplikasi, dan finalisasi data.

Sebagai syarat, berdasarkan Surat Menteri PANRB disebutkan dua status kepegawaian, pertama Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN dan kedua pegawai Non ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Kedua kepegawaian tersebut merupakan penerima pembayaran langsung menggunakan APBN (instansi pusat) dan APBD (instansi daerah, kemudian diangkat paling rendah oleh Pimpinan Unit Kerja, telah bekerja paling singkat selama satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021, dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved