Ekonomi dan Bisnis

Pengurus REI Kalsel Koordinasikan dengan PUPR Kabupaten Banjar Mengenai Lahan Sawah Dilindungi

REI Kalsel koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar agar lahan yang telah dibeli untuk perumahan dan ternyata masuk LSD agar dikecualikan.

Penulis: Salmah | Editor: Alpri Widianjono
DPD REI KALSEL UNTUK BPOST
Pengurus Real Estate Indonesia Kalimantan Selatan (REI Kalsel) bersama pejabat Dinas PUPR Kabupaten Banjar, setelah audiensi mengenai rencana penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

BANJARMASINSPOST.CO.ID, MARTAPURA - Peraturan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan bergesekan dengan program Real Estate Indonesia (REI).

Karena itu, di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, pengurus REI setempat beregerak cepat untuk berkoordinasi dengan pemda.

Seperti yang dilaksanakan jajaran REI Kalsel ke Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Selasa (27/9/2022).

Sebagaimana diketahui, bertujuan mendorong dan menjaga sektor pertanian Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Dengan adanya perpres tersebut, maka akan mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.

Baca juga: Digelar di Hikun Agri Park, Pasar Murah di Tabalong Kembali Dibanjiri Pengunjung

Baca juga: Calon Jemaah Umrah Kalsel Terpaksa Keluar Daerah Demi Dapat Vaksin Meningitis

Tujaunnya, memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung keperluan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat.

Selain itu, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, serta menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Atas aturan tersebut, pengurus REI Kalsel beraudensi dengan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Banjar mengenai aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang akan diterapkan.

Ketua DPD REI Kalsel, H Ahyat Sarbini, datang bersama pengurus dan seniornya, yaitu H Anwar Hadimi, dan diterima Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Ali Akba.

"Kami datang untuk melakukan koordinasi, meminta kebijaksanaan kepada pemerintah terkait LSD ini. Terutama, lahan-lahan yang sudah dibeli pengembang yang ternyata termasuk dalam LSD," ujarnya.

Baca juga: Bakal Kirim Surat ke Dishub Kalsel, DPC Organda Banjarbaru Minta Halte di Trayek ini Ditiadakan

Baca juga: Jelang Puncak Harjad ke-496 Banjarmasin, Jalan RE Martadinata Ditutup

Pihaknya berharap agar lahan-lahan yang sudah mengantongi izin sebelum Desember 2021, bisa dikecualikan dari ketentuan mengenai Lahan Sawah Dilindungi.

"Dari koordinasi itu, Dinas PUPR Kabupaten Banjar akan menindaklanjuti dan membantu melaporkan ke pusat. Semoga, apa yang kami ungkapkan pada audensi ini, bisa dibijaksanai," harapnya.

Sementara itu, Pengurus  REI pusat juga telah bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. 

Ketua Umum REI, Paulus Totok Lusida, terkait ketentuan LSD ini memohon agar lahan-lahan yang sudah mengantongi izin sebelum Desember 2021 bisa dikecualikan dari ketentuan LSD. 

Kemudian, Hadi Tjahjanto menanggapi, bahwa saat ini sedang melakukan proses revisi.

Baca juga:  Terlambat Panen, Petani di Kuin Kacil Banjarmasin Keluhkan Cuaca dan Hama

Baca juga: Penjabat Sekda Kabupaten Tapin Respon Kendala Pencairan Dana dari Pemerintah Pusat

Jadi, untuk lahan yang sudah mengantongi izin yang terbit sebelum Desember 2021, akan dikeluarkan dari aturan mengenai Lahan Sawah Dilindungi

Dinyatakan Hadi, semua sedang berproses. Pada intinya, mendukung. Teknisnya, sedang diproses dan yang penting sesuai aturan dan itu memang ada dasarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved