Sidang Korupsi

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Divonis 6 Tahun Penjara, Jaksa KPK Masih Pikir-pikir

Eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, divonis hukuman 6 tahun penjara.

Editor: M.Risman Noor
net
ilustrasi suap. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, hukuman 6 tahun penjara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, divonis hukuman 6 tahun penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis memvonis hukuman lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK dengan hukuman 8 tahun penjara.

Atas vonis ini, jaksa KPK masih belum memberikan tanggapan.

Selain hukuman badan, Ardian juga dikenai hukuman denda sebesar Rp250 juta.

Ardian dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara penerimaan suap untuk persetujuan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Baca juga: 5 Korban Belum Ditemukan, Tim Gabungan Mobilisasi Alat Berat ke Lokasi Longsor Tambang Emas Kotabaru

Baca juga: VIDEO HEBOH BANGET Kronologi Pencurian Uang Gaji Rp 541,9 Juta di Ogan Komering Ulu

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Selain itu, Ardian juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 131.000 dolar Singapura.

Apabila uang pengganti itu tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh keputusan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, ia dipidana penjara selama 1 tahun," kata Hakim Suparman.

Menurut majelis hakim, Ardian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup nonaktif Kabupaten Muna, La Ode M Syukur Akbar, yang juga didakwa bersama-sama menerima suap sebesar Rp175 juta dengan Ardian dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar Rp 250 juta terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (22/09/2021).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar Rp 250 juta terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (22/09/2021). (KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Hakim Suparman.

La Ode juga dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp175 juta.

Nominal tersebut dikurangi dengan mempertimbangkan barang miliknya yang telah disita KPK, yakni sepeda motor.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved