Korupsi di Kalsel

Sidang Korupsi Bawaslu Banjar, Saksi Sebut Terdakwa Palsukan Tandatangan Untuk Cairkan Dana

Sidang dugaan korupsi terdakwa oknum mantan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar, Saupiah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Humas PN Banjarmasin untuk BPost
Persidangan perkara korupsi dana kas Bawaslu Banjar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (28/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persidangan dengan agenda pembuktian dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa oknum mantan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Banjar, Saupiah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (28/9/2022).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak bersama dua Hakim Anggota, Ahmad Gawi dan Arief Winarno.

Sedangkan terdakwa yang hadir secara virtual dari Lapas Perempuan Martapura didampingi penasihat hukumnya, Ernawati dan Arbain ini terlihat banyak tertunduk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Salah satu saksi yang hadir dan memberi kesaksian di bawah sumpah yakni Sekretaris Bawaslu Banjar sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rahmat Hidayat. 

Baca juga: Diduga Selewengkan Dana Pilkada, Oknum Bendahara Bawaslu Banjar Disidang di Tipikor Banjarmasin

Baca juga: Perkara Korupsi Dana Hibah Lengkap, Jaksa Titipkan Mantan Bendahara Bawaslu Banjar Lapas Perempuan

Melalui kesaksian Rahmat makin jelas bahwa saat menyelewengkan dana kas Bawaslu Banjar terdakwa juga diduga memalsukan tandatangan saksi Rahmat. 

Sebelum kasus ini diperkarakan ke ranah hukum, Rahmat mengaku sempat mengonfrontir terdakwa terkait begitu banyaknya dana yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah namun justru tak ada di rekening kas Bawaslu Banjar

"Terdakwa di hadapan saya juga mengakui kalau tanda tangan saya dipalsukan untuk mencairkan sisa anggaran itu," ujar saksi Rahmat. 

Tak heran kata dia, pasalnya syarat untuk mencairkan dana kas di Bank Kalsel menggunakan cek harus tertera pula tandatangannya sebagai PPK. 

Kejanggalan pun menurut saksi Rahmat tak hanya sekali terjadi, dimana terdakwa beberapa kali terkesan menghindar ketika diminta membuat rekap pertanggungjawaban penggunaan dana. 

Puncaknya, terdakwa juga sempat merancang dan memainkan sandiwara yakni mengaku Ia menjadi korban perampokan sehingga dana senilai kurang lebih Rp 1,3 miliar raib. 

Padahal dana itu seharusnya menjadi bagian dari dana sebesar Rp 1,9 miliar yang bakal dikembalikan Bawaslu Banjar kepada Pemkab Banjar setelah selesainya pelaksanaan Pilbup Banjar Tahun 2020 lalu. 

Selesai memeriksa saksi, persidangan kembali ditunda dan bakal dilanjutkan pada Rabu (5/10/2022) dengan agenda pemeriksaan terdakwa. 

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum, Setyo Wahyu mendakwa Saupiah dengan dua pasal tindak pidana korupsi. 

Baca juga: Limpahkan Perkara Korupsi Dana Hibah Bawaslu Banjar, Polisi Giring Mantan Bendahara ke Kejaksaan

Pada dakwaan primair yakni Pasal 2  Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor  20 Tahun 2001  tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved