MK Tolak Gugatan Pindah Ibu Kota Kalsel

BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) menolak perkara nomor 58 dan 59 mengenai gugatan pemindahan ibu kota Kalsel, Kamis (29/9/2022).

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
YOUTUBE MAHKAMAH KONSTITUSI
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Anwar Usman, membacakan putusan atas perkara gugatan mengenai pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kandas, gugatan pengujian materiil atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pasalnya, gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Putusan ini atas perkara nomor 58/PUU-20/2022 dan nomor 59/PUU-20/2022, Kamis (29/9/2022).

Sedangkan atas perkara 60/PUU-XX/2022 yang diajukan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, telah dicabut yang bersangkutan.

Permohonan para pemohon atas pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Provinsi Kalsel itu dinyatakan seluruhnya tidak beralasan menurut hukum. 

Baca juga: Jelang Putusan Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK RI, Anwar Usman, saat membacakan putusan dalam sidang.

Putusan itu, lanjutnya, telah diputuskan dan disepakati dalam musyawarah 9 Hakim Konstitusi saat Senin (26/9/2022). 

Seluruh perihal termasuk permohonan para pemohon, keterangan DPR, Presiden, pihak terkait seperti Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarbaru, bukti-bukti hingga keterangan saksi dan ahli, telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Sebelumnya, menjelang putusan dari MK, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mencabut gugatan, perkara nomor 60, mengenai hal yang sama.

Baca juga: Warga Cina Jatuh dari Kapal di Tanjung Mangkok Kotabaru Kalsel, Operasi Pencarian Digelar

Baca juga: Ricuh di Open Tournament Arung Jeram, FAJI Kalsel: Kejurprov Sudah Clear, itu Open Tournament

Majelis Hakim telah menerima pencabutan gugatan dari Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya pada 26 September 2022.

Anwar Usman pun membacakan alasan para pemohon mencabut permohonannya tersebut, terkait dengan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota dalam pasal 7-11 telah diatur mekanisme pemindahan ibu kota provinsi.

"Sehingga dalam upaya mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel adalah bukan melalui judicial review, tetapi eksekutif review," kata Anwar Usman.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved