MK Tolak Gugatan Pindah Ibu Kota Kalsel

Intervensi Mendagri Jadi Alasan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan Pemindaahan Ibu Kota

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina mengaku dapat intervensi dari Mendagri agar tidak meneruskan gugatan pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel di MK.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Alpri Widianjono
YOUTUBE MAHKAMAH KONSTITUSI
Suasana penetapan pencabutan permohonan perkara Nomor 60 tentang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2022 mengenai gugatan atas pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya secara mengejutkan mencabut gugatan judicial review.

Hal itu terkait terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Ini diketahui melalui penetapan pencabutan permohonan 60/PUU-XX/2022 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) RI secara virtual, Kamis (29/9/2022).

Setelah itu, majelis menyampaikan putusan atas perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022 yang pemohonnya adalah Forum Kota (Forkot) dan Kadin Banjarmasin.

Baca juga: BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Baca juga: Jelang Putusan Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna.

Agenda pada saat itu, yakni upaya mengajukan judicial review Nomor 8 Tahun 2022 khususnya terkait pasal 4 yang berisi tentang pemindahan ibu kota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Setelah mendapat dukungan penuh dari dewan, Wali Kota H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Harry Wijaya mengajukan permohonan ke MK pada 19 April 2022 dan teregister dengan nomor perkara 60/PUU-XX/2022.

Namun ternyata menjelang pengucapan putusan oleh MK pada hari ini, Kamis (29/9), permohonan nomor perkara 60 ini dicabut Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya.

Baca juga: Ricuh di Open Tournament Arung Jeram, FAJI Kalsel: Kejurprov Sudah Clear, itu Open Tournament

Baca juga: Seorang PNS Dinas Kesehatan Banjar Tewas dalam Tabrakan Maut di Martapura Kalsel

Dan diketahui, permohonan pencabutan permohonan perkara nomor 60 ini diterima Majelis Hakim MK pada 26 September 2022.

Dicabutnya permohonan gugatan secara tiba-tiba ini, ternyata tidak terlepas dari intervensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pasalnya, Mendagri telah menerbitkan surat bernomor 180/4177/SJ yang berisi perintah untuk mencabut gugatan atau pengujian Undang-undang Provinsi Kalsel di MK.

Surat tertanggal 22 Juli 2022 itu ditandatangani Mendagri Tito Karnavian dan ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina.

Persetujuan bersama DPRD Banjarmasin terkait upaya Pemko Banjarmasin untuk melakukan gugatan ke MK.
 
Persetujuan bersama DPRD Banjarmasin terkait upaya Pemko Banjarmasin untuk melakukan gugatan ke MK mengenai pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (24/3/2022).  (Banjarmasinpost.co.id/fran rumbon)

Dikonfirmasi terkait pencabutan gugatan itu, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina tidak menampiknya.

"Ya, sesuai arahan Mendagri saja kemarin agar jangan sampai ada gugatan untuk pemerintah," kata Ibnu yang ditemui usai pembukaan Raker Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komwil V Regional Kalimantan di Rattan Inn Hotel Banjarmasin.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved