DPRD Kalsel

Komisi III DPRD Kalsel Minta Kemenhub RI Evaluasi Izin Operasional Pelabuhan Khusus Batu Bara

Saat melakukan monitoring ke lapangan, Komisi III DPRD Kalsel menemukan PT. TCT hanya memiliki izin pengangkutan dan penjualan batu bara

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti
Humas DPRD Kalsel
Komisi III DPRD Kalsel konsultasi ke Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Komisi III meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar mengawasi dan mengevaluasi pelabuhan khusus/terminal khusus batu bara yang kini menjadi pelabuhan umum/terminal umum yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal (PT. TCT).

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III H. Hasanuddin Murad, SH, saat melakukan konsultasi bersama Anggota Komisi III lainnya ke Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Rabu, (28/9/2022).

Politisi kawakan Partai Golkar ini menjelaskan, saat melakukan monitoring ke lapangan pihaknya menemukan PT. TCT hanya memiliki izin pengangkutan dan penjualan batu bara beroperasional sebagai pelabuhan umum batu bara padahal setelah ditelusuri ternyata masih berstatus terminal khusus namun tidak memiliki tambang batu bara sebagai dasar awal pengajuan izin pelabuhan. Ini juga dipertanyakan ke Kemenhub.

“Komisi III meminta Kemenhub agar mengawasi dan mengevaluasi terkait dengan pelabuhan khusus atau terminal khusus yang menjadi terminal umum. Kita minta juga Dinas Perhubungan Prov Kalsel ikut mengevaluasi ini,” ujar mantan Bupati Barito Kuala dua periode.

Komisi III DPRD Kalsel konsultasi ke Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI
Komisi III DPRD Kalsel konsultasi ke Direktorat Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan RI (Humas DPRD Kalsel)

Terungkap, hal mendasar permintaan pengawasan dan evaluasi perizinan pelsus ini karena Komisi III khawatir jika ada pelabuhan/terminal khusus yang tidak memiliki tambang akan jadi pintu masuk bagi tambang-tambang batu bara ilegal.

Setelah masuk pelabuhan tersebut batu baranya menjadi legal dan ini tentunya sangat merugikan daerah, tandas mantan Anggota DPR RI ini.

Menanggapi masukan tersebut, Andhika Jati Staf Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI menjelaskan bahwa PT. TCT memiliki izin IUP pengangkutan dan penjualan batu bara, dan itu diakui sebagai izin usaha pokok.

Termaktub dalam Permenhub nomor 52 tahun 2021.

"Sedangkan status pelabuhan umumnya hanya izin sementara berlaku 2 tahun dan perpanjangan izin maksimal 2 kali," ujarnya.

Namun demikian, Bintang staf Seksi Program mewakili Dirjen Perhubungan Laut menegaskan, dirinya akan menyampaikan masukan-masukan yang disampaikan oleh Ketua da Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel terkait izin operasional PT. TCT kepada pimpinannya.

“Kami akan sampaikan ke pimpinan terkait hal ini yang mana pelsus ini harus memiliki tambang, kami juga akan berkoordinasi tindakan tindakan di lapangan”, pungkasnya. (Aol/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved