Jalan Longsor di Tanahbumbu

Pasca Longsor di Satui, Bupati Tanbu Zairullah Akan Datangi DPR RI Agar Merivisi UU Pertambangan

Bupati Tanbu Zairullah Azhar lihat Jalan Nasional longsor di Satui Barat dan akan ke DPR untuk bahas revisi UU Minerba agar tambang tak dekat jalan.

Penulis: Man Hidayat | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MAN HIDAYAT/POLRES TANBU
Bupati Zairullah Azhar bersama sejumlah pejabatnya melihat lokasi longsor di ruas Jalan Nasional, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Longsor ruas Jalan Nasional dekat tambang di Desa Satui Barat,  Kecamatan Satui, Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), dr HM Zairullah Azhar, menganggap perlu agar jalur ini digeser.

Pertimbangan Bupati, demi keamanan pengguna jalan saat melintas di titik rawan  longsor ini yang masuk wilayah Kecamatan Satui, Kabupaten Tanbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tersebut.

Sebab, setelah meninjau lokasi, Bupati Tanbu Zairullah Azhar menilai kondisi jalan itu sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan. Karenanya, harus membangun jalan alternatif. 

Ia juga mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah Kalimantan Selatan ( BPJN Kalsel) agar segera melakukan penanganan cepat.

Sementara itu, aktivitas pertambangan juga sangat berpengaruh yang menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas negara ( Jalan Nasional). 

Di sisi lain, ia juga geram dengan pemerintah pusat yang tidak melibatkan daerah dalam penerbitan izin. Sebab, pihak yang paling tahu kondisi daerah adalah adalah daerah, bukan pemerintah pusat. 

"Aktivitas pertambangan batu bara dekat dengan jalan dan bekas galian tambang di tepi jalan tentu jadi sorotan. Karena, memberikan dampak terhadap kerusakan area publik dan infrastruktur negara dan menghambat mobilitas warga juga mengancam jiwa pengguna jalan, " kata Zairullah Azhar, Kamis (29/9/2022). 

Akibat jalan longsor pada ruas Jalan Nasional ini yang diduga kuat karena aktivitas pertambangan yang galian  didekatnya, Bupati pun berencana ke DPR RI untuk membahas persoalan tersebut. 

"Saya akan ke DPR RI khsusunya Komisi VII medesak agar merivisi UU terkait perizinan Minerba agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Di pusat mengeluarkan izin, sementara tidak tahu di lapangan seperti apa. Makanya, ini pentingnya keterlibatan daerah, " katanya. 

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH Tanahbumbu), Rahmat Prapto Udoyo, menyebutkan di area longsor memang ada empat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ada yang mati dan ada yang masih aktif. 

" Ada empat di sana, ada PT MJAB, Autum, Arutmin Indonesia dan PT ABC. Nah yang masih aktif itu MJAB dan Arutmin. Pihak MJAB masih aktif bekerja sesuai koridornya. Sedangkan Arutmin tidak mengerjakan itu,  walaupun itu konsesinya. Sisanya, sudah lama mati, " katanya. 

Terpisah, Direktur PT MJAB M Ilmi, menilai masih bekerja di batas koridornya yang dimiliki, 200 meter dari jalan.

Mobil dan motor melintasi salah satu sisi pada ruas Jalan Nasional yang longsor, dijaga personel Satlantas di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022).
Mobil dan motor melintasi salah satu sisi pada ruas Jalan Nasional yang longsor, dijaga personel Satlantas di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022). (SAATLANTAS POLRES TANAH BUMBU UNTUK BPOST)

Namun ia menjelaskan, sebelum di arah jalan, masih ada lubang yang sudah ditinggalkan dan masuk IUP lainnya. 

"Di sini, kenapa kami terus membantu, memberi tali asih dan fee debu tiap bulan ke warga. Padahal, areal kami masih jauh. Tapi ini tidak jadi masalah karena ini wujud kepedulian kami. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya, namun kami siap berkontribusi," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved