Berita HSU

Penyaluran Dana PKH Bermasalah, Warga Datangi Kantor Desa Karias Dalam Kabupaten HSU

Sebanyak 50 warga protes kepada aparat pemerintah Desa Karias Dalam Kabupaten HSU karena dana PKH terlmbat. Agen tak dipakai dan akan ke jalur hukum.

BHABINKAMTIBMAS UNTUK BPOST
Pertemuan mengenai penyaluran pendapat atas persoalan pencairan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Sekitar 50 warga Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mendatangi kantor desa.

Tujuannya, melakukan dengar pendapat mengenai penyaluran dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

Diketahui bahwa kedatangan warga mempertanyakan mengenai penyaluran PKH selama tiga tahap yang penyalurannya tidak sesui dengan bulan pencairan.

Meski sempat memanas atas penyaluran PKH bermasalah ini, rapat dengar pendapat di Kantor Desa Karias Dalam, Kabupaten HSU, ini berjalan dengan baik.

Baca juga: Upaya Lain Disiapkan Pemko Banjarmasin untuk Batalkan Pemindahan Ibu Kota Kalsel

Baca juga: BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Petugas Bhabinkamtibmas yang ikut menghadiri rapat dengar pendapat tersebut, yakni , Briptu Bayu Fitrianto, mengatakan, warga mempertanyakan pencairan dana PKH selama tiga tahap terjadi keterlambatan.

Keterlambatan disebabkan oleh agen yang dimintakan menangani penyaluran PKH menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dan hasil dari pertemuan tersebut, agen yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi sebagai penyalur.

Selain itu, warga berencana membawa permasalahan ini ke jalur hukum.

Baca juga: Hari Ketiga Pencarian, Satu Korban Longsor Tambang Emas Kotabaru Ditemukan Tim SAR Gabungan

Baca juga: Warga Cina Jatuh dari Kapal di Tanjung Mangkok Kotabaru Kalsel, Operasi Pencarian Digelar

"Kami mengawal agar rapat dengar pendapat berjalan dengan tertib dan menghargai, serta menjadi saksi hasil musyawarah dengan tidak menjadikan agen lagi dan akan membawa ke ranah hukum," ujar Briptu Bayu Fitrianto, Kamis (29/9/2022).

Terpisah Camat Banjang Syarwani mengatakn dirinya membenarkan dengan kegiatan tersebut dan akan bertemu dengan aparat desa serta warga untuk mengetahui permasalahannya. 

"Kami coba bicarakan dulu dengan warga agar ada jalan terbaik agar tidak ada yang dirugikan," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved