BKKBN Kalsel

Peringkat Enam se-Indonesia, BKKBN Targetkan Angka Stunting Kalsel di Bawah 20 Persen

Angka stunting di Kalsel cukup tinggi. Saat ini, Kalsel menduduki peringkat enam tertinggi kasus stunting di Tanah Air.

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi
Kepala BKKBN RI saat berinteraksi dengan para akseptor, di RS TNI AU Syamsudin Noor, Kamis (29/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup tinggi.

Saat ini Kalsel menduduki peringkat enam tertinggi kasus stunting di Tanah Air. Kondisi tersebut perlu jadi perhatian serius.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kasus stunting adalah faktor lingkungan.

Terutama di daerah-daerah yang masih menggunakan jamban terapung.

Baca juga: Berkunjung ke Banjarmasin, Istri Panglima TNI Lakukan Sosialisasi Stunting sampai Bagikan Bansos

Baca juga: Bupati Banjar Saidi Mansyur Ingin Gabungan Organisasi Wanita Bantu Tekan Angka Anak Stunting

Menurutnya, hal tersebut yang akan membuat lingkungan sungai tercemar.

“Apabila sanitasinya kurang bagus, otomatis anak-anaknya sering diare. Jika sering diare, maka berat badan tidak akan naik,” katanya, Kamis (29/9/2022).

Selain itu, lanjut dia, kondisi rumah yang kumuh dan minim ventilasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus stunting.

Sejauh ini, kata Hasto, upaya konkrit yang sudah dilakukan BKKBN yakni bekerjasama dengan Kementerian PUPR terkait fasilitas air bersih dan sanitasi.

Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, proporsi balita stunting di Kalsel sebesar 30 persen.

Hasil itu masih melebihi angka nasional, yakni 24,4 persen.

Baca juga: Petakan Penyebab Stunting Agar Penanggulangan Tepat Sasaran , Pemko Banjarbaru Gelar AKS

Hasto menekankan, pihaknya telah menargetkan angka stunting nasional hanya sebesar 14 persen.

“Tetapi, kita menargetkan Kalsel ini tentu harus di bawah 20 persen, secepatnya,” ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved