MK Tolak Gugatan Pindah Ibu Kota Kalsel

Upaya Lain Disiapkan Pemko Banjarmasin untuk Batalkan Pemindahan Ibu Kota Kalsel

Pemekoanjarmasin akan mencoba cara eksekutif review dalam upaya membatalkan UU Nomor 8 Tahun 2022 pada pasal mengenai pemindahan ibu kota Kalsel.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ALPRI WIDIANJONO
Tugu Adipura di kawasan bundaran besar Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (29/9/202), ibu kota Kalsel adalah Banjarbaru sebagaimana UU No Nomor 8 Tahun 2022 yang di dalamnya berisi tentang Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina mencabut gugatan atas  pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan (Kalsel), seiring terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022.

Penetapan pencabutan gugatan ini telah dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI secara virtual, Kamis (29/9/2022).

"Bahwa pada 26 September 2022, para pemohon mengajukkan surat perihal pencabutan permohonan pengujian formil dan materill UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel di MK RI dengan nomor perkara 60," ujar Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, saat membacakan putusan.

Dikatakan, para pemohon mencabut permohonannya tersebut terkait Permendagri Nomor 30 Tahun 2012.

Aturan itu tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota. Termasuk, mencantumkan mengenai Pemindahan Ibu Kota, dalam pasal 7-11.

Baca juga: UU No 8 /2022 Terbukti Sesuai Konstitusi, Rifqi : Banjarmasin Tetap Epicentrum Pembangunan Kalsel

Baca juga: Gugatan Demi Pertahankan Banjarmasin Ibu Kota Provinsi Kandas, Begini Tanggapan Penggugat

Baca juga: Upaya Pertahankan Banjarmasin Sebagai Ibu Kota Kalsel Gagal, Ini Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Dalam pembacaan penetapan saat itu, Anwar Usman menerangkan bahwa pemohon bisa melakukan upaya selain judicial review.

"Sehingga dalam upaya mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel adalah bukan melalui judicial review, tetapi dengan eksekutif review," katanya.

Selanjutnya, Anwar Usman membacakan yang menetapkan dikabulkannya penarikan kembali permohonan para pemohon.

Kemudian, mengenai  permohonan perkara dengan nomor 60 tentang pengujian formil dan materill UU Nomor 8 Tahun 2022 terhadap UUD 1945, ditarik kembali.

"Para pemohon tidak dapat mengajukkan kembali permohonan aquo dan memerintahkan panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 60 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi," katanya.

Baca juga: Intervensi Mendagri Jadi Alasan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan Pemindaahan Ibu Kota

Baca juga: BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Kuasa hukum Wali Kota Banjarmasin, Dr H Lukman Fadlun, membenarkan bahwa pencabutan gugatan atau permohonan di MKRI terkait UU Nomor 8 Tahun 2022 telah dicabut.

Dijelaskannya juga bahwa pencabutan gugatan tersebut bukan berarti tidak ada upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemko Banjarmasin.

Bahkan, Lukman Fadlun mengatakan mengenai upaya lain yang akan diambil, yakni eksekutif review seperti yang disampaikan oleh majelis hakim.

"Kami sudah mencoba beberapa kali komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Dan kami diarahkan mencoba perjuangan melalui melalui pendekatan administratif atau eksekutif review," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved