MK Tolak Gugatan Pindah Ibu Kota Kalsel

Upaya Pertahankan Banjarmasin Sebagai Ibu Kota Kalsel Gagal, Ini Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas penolakan pemindahan ibu kota Kalsel karena penerbitan undang undang yang mengatur sudah sesuai prosedur

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
YOUTUBE MAHKAMAH KONSTITUSI
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Anwar Usman, membacakan putusan atas perkara gugatan mengenai pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Upaya Forum Kota, Kadin Banjarmasin dan sejumlah masyarakat untuk mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tak berhasil. 

Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak permohonan uji materiil atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Provinsi Kalsel. 

Diamanatkan di dalam UU tersebut bahwa Ibu Kota Provinsi Kalsel adalah Kota Banjarbaru dan bukan lagi Kota Banjarmasin.

Putusan dibacakan Ketua MK RI, Anwar Usman, dalam sidang terbuka di Jakarta dan disiarkan di kanal YouTube MK RI, Kamis (29/9/2022).

Dalam pertimbangannya, seluruh dalil pemohon atau penggugat dimentahkan oleh Mahkamah Konstitus.

Baca juga: Intervensi Mendagri Jadi Alasan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan Pemindaahan Ibu Kota

Baca juga: BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Baca juga: Jelang Putusan Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan

Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama permohonan dari pemohon, keterangan DPR, Presiden, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarbaru, bukti-bukti hingga keterangan saksi dan ahli. 

Contohnya adalah mengenai dalil yang meragukan asas kejelasan tujuan pembentukan UU tersebut. 

Lalu, MK RI mempertimbangkan, kejelasan tujuan telah dituangkan dalam bagian konsideran atau penjelasan umum dalam UU tersebut.

Sehingga, dalil yang mempersoalkan asas kejelasan tujuan dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2022 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 

Lalu, dalil yang menyoal terkait asas kepastian hukum, dimana pemohon menyertakan bukti bahwa ada 3 versi berbeda Rancangan UU (RUU) yang dipublikasikan. 

Baca juga: Warga Cina Jatuh dari Kapal di Tanjung Mangkok Kotabaru Kalsel, Operasi Pencarian Digelar

Baca juga: Ricuh di Open Tournament Arung Jeram, FAJI Kalsel: Kejurprov Sudah Clear, itu Open Tournament

Hasil pertimbangan MK, terkait adanya 3 versi berbeda RUU Nomor 8 Tahun 2022 merupakan hasil dari mekanisme penyusunan dan penyempurnaan RUU dalam prosesnya hingga disahkan menjadi UU. 

Sehingga, dinilai wajar dan telah diperkuat bukti bahwa adanya 3 versi berbeda RUU tersebut tidak membuktikan adanya pelanggaran atas azas kepastian hukum. 

Lalu, dalil pemohon terkait azas kelembagaan, asas kesesuaian jenis, hierarki dan pembentukan UU, yaitu pemindahan Ibu Kota Provinsi seharusnya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah bukannya UU. 

Menurut pertimbangan MK, karena perubahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dituangkan dalam UU yang sah, maka aturan pemindahan Ibu Kota Provinsi melalui Peraturan Pemerintah yang tingkatnya lebih rendah dibanding UU dinilai tidak beralasan menurut hukum. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved