Kabar DPRD Tanah Laut

Waktu Efektif 2022 Tersisa Dua Bulan, DPRD Tanah Laut Minta Eksekutif Langsung 'Tancap Gas' 

Memanfaatkan sisa waktu efektif dua bulan, DPRD Tanahlaut meminta eksekutif tancap gas

Penulis: Idda Royani | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani
Ketua DPRD Tanahlaut, Muslimin SE. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus melakukan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) secara maraton.

Di antaranya pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Sejak beberapa pekan lalu, wakil rakyat di daerah ini intens membahasnya bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.

Berdasar agenda kegiatan DPRD Tala, raperda tersebut kembali menggelinding pada rapat paripurna di DPRD Tala, Kamis (29/9/2022). Agendanya yakni Pengambilan Keputusan Terhadap  Raperda Kabupaten Tala tentang Perubahan  APBD Tahun Anggaran 2022.

Cukup banyak agenda di DPRD Tala hari ini, tak cuma rapat paripurna. Juga ada Rapat Badan Musyawarah dengan acara penyusunan jadwal/agenda  kegiatan DPRD Bulan Oktober 2022 dan membahas hal-hal penting lainnya.

Selain itu juga ada agenda Rapat Paripurna dengan acara Pengambilan Keputusan Raperda, dan Rapat Paripurna dengan acara pengesahan rencana Kerja DPRD Tala Tahun 2023.

Ketua DPRD Tala Muslimin SE kepada banjarmasinpost.co.id sebelum pelaksanaan rapat paripurna menuturkan sisa waktu tahun 2022 cukup sempit.

Cuma ada bulan waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan program-program pembangunan. Termasuk kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran perubahan 2022.

Karena itu pihaknya meminta eksekutif langsung 'tancap gas' begitu raperda perubahan APBD 2022 telah disahkan. Gerak cepat sangat penting agar seluruh program kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Tugas kami hanya hingga pengesahan raperda-raperda selain pengawasannya. Soal teknis kegiatan pembangunan, itu kewenangan penuh eksekutif. Dengan sisa waktu yang sempit ini, tinggal bagaimana pemda saja melakukan langkah-langkah khusus agar semua kegiatan pembangunan dapat tertuntaskan secara baik," tandas Muslimin. (AOL)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved