Berita Banjarmasin

Rencanakan Pindah ke Ibu Kota Provinsi, Katua DPRD Kalsel Ingin Luas Lahan di Banjarbaru 3 Haktare

DPRD Kalsel ternyata juga merencanakan pindah kantor di Banjarbaru. Namun, saat ini masih negosiasi luasan lahan yang diinginkan Ketua DPRD Kalsel

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri
Ilustrasj-Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Menyusul beralihnya Ibu Kota Kalsel ke Banjarbaru, Kantor DPRD direncanakan pindah ke Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  Gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). 

Keputusan ini tentu membawa implikasi yang cukup besar bagi administratif lembaga pemerintahan, yang diamanatkan harus berkedudukan di ibukota provinsi.

Dua lembaga yang cukup krusial dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Kalsel dan KPU Kalsel. Sesuai Pasal 2 PKPU No4/2011, KPU harus berkedudukan di ibukota provinsi. Padahal seperti diketahui, Pemilu akan dilaksanakan pada 2024 mendatang atau sekira 2 tahun lagi. 

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK saat dikonfirmasi Jumat (30/9/2022) mengatakan kantor DPRD Kalsel juga akan pindah ke Kota Banjabaru sebagai ibu kota Provinsi Kalsel.

Baca juga: BREAKING NEWS - MK Tolak Gugatan, Banjarbaru Tetap Sah Jadi Ibu Kota Kalsel

Baca juga: Kibarkan Bendera Putih, Wali Kota Banjarmasin Akui Banjarbaru Jadi Ibu Kota Kalsel

Baca juga: Jelang Putusan Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Cabut Gugatan

"Kantor DPRD juga akan pindah ke Banjarbaru, di kawasan Setdaprov Kalsel juga," ujarnya singkat.

Sementara Kabag tata usaha protokol dan kehumasan, Riduansyah menjelaskan pihaknya menunggu perintah ketua DPRD Kalsel. Dimana saat ini proses perpindahan kantor DPRD Kalsel masih dalam negosiasi luas tanah.

"Kita masih survei lokasi tanah, lokasinya di pintu gerbang masuk kawasan Setdaprov dari Jalan Palam, tepat di sebelah tanah OJK," ujarnya.

Namun untuk saat ini, ujar Duan, masih ada nego luas tanah. Pemprov Kalsel memberi tanah seluas 1,8 hektare, sementara ketua DPRD meminta luas tanah 3 hektare.

"Ketua masih melakukan negosiasi dengan Bakeuda, apakah nanti dikabulkan atau tidak," katanya.

Setelah selesai permasalahan tanah baru, masuk perencanaan bangunan, nantinya Ketua dewan mengusulkan ke Sekda dan dilanjutkan ke Dinas PUPR Kalsel.

Ditanya apakah anggota dewan Kalsel semua sudah setuju untuk pindah kata Duan dirinya tidak mengetahui. Namun setelah permasalahan tanah selesai ketua dewan akan melanjutkan pembahasan dengan anggota dewan lain.

Keinginan ketua dewan luas lahan 3 hektare untuk kantor dewan,  lantaran kantor dewan nantinya akan bersebelahan dengan rumah dinas pimpinan dewan Kalsel.

Selain itu keinginan ketua dewan memiliki lahan kantor luas agar bisa seperti perkantoran di Kaltim, Kalteng dan Balangan.

"Harapan kita gedungnya tidak perlu bertingkat tinggi, cukup dua lantai saja sehingga cukup dengan tangga dan tidak ada pemeliharaan lift," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan luas kantor dewan kini kata Duan lahan yang disiapkan di Banjarbaru masih lebih luas.

"Di kantor dewan di Banjarmasin ini sekitar 8.000 meter persegi, jadi masih lebih luas di Banjarbaru," tambahnya.

Baca juga: Upaya Pertahankan Banjarmasin Sebagai Ibu Kota Kalsel Gagal, Ini Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Terpantau pembangunan gedung di kawasan Setdaprov Kalsel mulai dilakukan. Meski begitu rata-rata gedung belum selesai maupun ditempati. 

Pemprov Kalsel sendiri mulai menata kawasan Setdaprov Kalsel dengan akan membangun masjid KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di bundaran sekitar bundaran Kebun Raya Banua.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved