Berita HST

Anggaran Membangun Mall Pelayanan Publik Terbatas,  Pemkab HST Pilih Gunakan Aplikasi

kondisi keuangan APBD HST tak memungkinkan untuk membangun Mall Pelayanan Publik. Pemkab HST memilih mengembangkan layanan melalui aplikasi

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID/DONY USMAN
Ilustrasi - Suasana di Mal Pelayanan Publilk (MPP) Kabupaten Tabalong saat hari pertama pelayanan kembali normal setelah libur Idul Fitri 1443 H, Senin (9/5/20222). Pemkab HST merupakan salah satu Kabupaten di Kalsel yang masih belum memiliki gedung MPP. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) menyatakan tak membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana daerah lainnya.

Alasannya, kondisi keuangan APBD HST tak memungkinkan untuk membangun, selain masih banyak sektor lainnya yang menjadi prioritas. Khususnya yang mendesak dibutuhkan masyarakat.

Meski demikian, kewajiban menyediakan MPP tetap dilaksanakan, namun dalam bentuk mall berbasis Teknologi Informatika.

Sekretaris Daerah HST H Muhammad Yani, yang diikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, Kamis (6/10/2022) mengatakan, biaya membangun MPP secara fisik sangat memberatkan dari sisi anggaran.

Baca juga: Hari Pertama Uji Coba MPP Kabupaten Barito Kuala, Lima Gerai Beri Layanan kepada Masyarakat

Baca juga: Berencana Bentuk Mall Layanan Perizinan, DPMPTSPTTK Balangan Lakukan Studi Tiru ke MPP Tabalong

Baca juga: Hotel Rakat Mufakat Akan Diubah Pemkab Hulu Sungai Selatan untuk Tingkatkan Pelayanan MPP

“Dibutuhkan Rp 16 miliar, baru untuk pembangunan fisik. Belum lagi non fisik, sarana dan prasarana pendukung serta biaya operasional. Jadi Pemkab HST menggunakan sistem aplikasi saja, dan hal itu dibolehkan oleh Kemenpan-RB bagi daerah yang memiliki kendala di keuangan,”kata Sekda.

Sistem aplikasi yang digunakan, kata Sekda bisa dinyatakan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Tenaga Kerja HST.

Kabid Perizinan Dinas PMPTSP-Naker HST, Citra Hapsari PL yang dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, menjelaskan, saat ini, ada tiga kategore pelayanan di PTSP, yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelanana Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.

Untuk pelayanan perizinan non berusaha ini, dilaksanakan melalui sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik, disingkat Si Cantik.

“Saat ini masih dalam tahap uji coba, dan akan diluncurkan resmi jika persiapan sudah selesai. Sedangkan untuk Penanaman Modal, ada Aplikasi Online Single Submission (OSS) di bawah badan Koordinasi penanaman modal.

Diakui sesuai harapan KemenPan RB, MPP memiliki gedung sebagai sarana pendukung seperti halnya mall.

Namun, sistem aplikasi juga punya keunggulan, dimana pelayanan bisa diakses 24 jam, karena fungsi aplikasi berbasis website.

Diakui dalam pelayanan sistem aplikasi ini, tak bisa melayani urusan di luar wewenang Pekab HST, seperti SIM, STNK, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain instansi vertical.

Ditambahkanmeskipun belum aplikasi tadi belum diluncurkan secara di daerah, namun secara nasional sudah berjalan.

Baca juga: Masyarakat Kabupaten HSS Punya MPP di Los Batu Kandangan yang Sediakan 117 Pelayanan

Ditanya mengenai pemanfaatkan lanti II bangunan Plasa Murakat yang selama ini menjadi bangunan mubazir, menurut Citra, sudah dilakukan survey dan dinilai tak layak dari sisi Teknik bangunan.

“Khususnya akses untuk disabilitas. Jika dibangun lift memerlukan biaya besar lagi untuk operasional. Belum lagi menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi tempat bermain anak dan lainnya. Ujung-ujungnya kembali ke anggaran pembangunan dan operasional,”katanya.

Pihanya yakin, melalui aplikasi Si Cantik dan OSS pelayanan tetap efektif dan memudahka masyarakat. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved