Korupsi di Kalsel

41 Kali Bikin Proposal Fiktif, Bendahara UPK Bintang Mandiri Karang Bintang Tanbu Jadi Tersangka

Bendahara program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Karang Bintang ditetapkan Kejari Tanbu sebagai tersangka dugaan korupsi

Penulis: Man Hidayat | Editor: Hari Widodo
Seksi Intel Kejari Tanbu untuk BPost
Tersangka Korupsi Dana DAPM di Kecamatan Karang Bintang, Tanbu. (Kanan) Kasi Intel Kejari Tanbu, Risky Purbi Nugroho didampingi Kasi BB, Rakhsy Ghandy. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Rugikan keuangan negara, Bendahara program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) oleh Perkumpulan Pengelolaan Kegiatan Bintang Mandiri Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanahbumbu, tahun 2018 sampai dengan 2021, ditetapkan sebagai tersangka.

Perempuan berinsial NK tersebut kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanahbumbu, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus koruspi di program tersebut. 

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanbu, I Wayan Wiradharma, diwakili Kasi Intelijen Risky Purbo Nugroho, bersama Plh Kasi Pidus, Rhaksy Ghandi di ruang Conference Pers Kejari Tanbu, Selasa (25/10/2022) sore. 

Dijelaskan Kajari, tersangka NK diduga telah membuat proposal fiktif serta melakukan kegiatan pencairan tersebut sebanyak 41 kali terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan 2020.

" Ada tunggakan pokok dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp 1.957.878.000, dalam peristiwa dugaan proposal fiktif tersebut, " katanya. 

Baca juga: Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Tandui Tapin Divonis 4,5 Tahun Penjara

Baca juga: Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Desa Tamiyang Kabupaten Tabalong Jalani Sidang Perdana

Baca juga: Setelah Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Kabupaten Tanahlaut Sekarang Telisik Hal Ini

Itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : PRINT – 02 / O.3.21 / Fd.1 / 08 / 2022, tanggal 22 Agustus 2022 Tim Tindak Pidana Khusus telah melakukan Penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Oleh Perkumpulan Pengelolaan Kegiatan Bintang Mandiri Unit Pengelolaan Kegiatan Bintang Mandiri Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Karang Bintang

Berdasarkan Alat Bukti yang sah, semuanya mengarah pada NK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT – 03 / O.3.21 / Fd.1 / 10 / 2022, tanggal 25 Oktober 2022 untuk selanjutnya terhadap tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 20 KUHAP dilakukan penahanan Rutan di Rutan Polres Tanahbumbu selama 20 hari. 

Dijelaskannya, kronologis Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) bermula pada tahun 2014 seiring berakhirnya masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka berakhir juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Koordinator dan Kesejakteraan RI berinisiatif untuk melestarikan asset pemerintah yang berkembang di Pemerintahan Desa yaitu Dana PNPM Mandiri Pedesaan.

Setelah itu, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : B 27 / MENKO / KESRA / I / 2014 Perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang antara lain, Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan Perseroan Terbatas (PT).

" Dalam kasus ini, dana bergulir Perkumpulan Pengelola Kegiatan Bintang Mandiri sampai bulan Agustus 2022 berjumlah Rp 3.254.218.000. Dan kerugiannya cukup besar dengan tersangka statusnya sebagai bendahara, " katanya. 

Tersangka melakukan kegiatan mengambil dana nasabah Simpan Pinjam Perempuan dari beberapa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan telah memanipulasi data proposal Simpan Pinjam Perempuan (proposal fiktif) dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. 

Sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2020, tersangka selaku Bendahara UPK Bintang Mandiri Kecamatan Karang Bintang menyalahgunakan Dana DAPM.

Caranya, yang seharusnya pencairan dana DAPM diserahkan kepada Kelompok SPP selaku penerima manfaat program simpan pinjam yang berhak menerima, namun tersangka tidak menyerahkan pencairan dana DAPM kepada beberapa Kelompok SPP Binaan yang bersangkutan.

"Begitu juga pada Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 setidaknya terdapat 28 kelompok SPP yang sengaja membuat proposal fiktif untuk pencairan dana DAPM. Kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,"bebernya.

Di antaranya,beli Mobil Toyota Sienta G warna Putih DA 1214 ZJ, Segel lahan kebun karet seluas 3/4 hektar yang terletak di Blok A 1 Desa Manunggal, Motor Yamaha N Max 2018 DA 4908 ZD, Sertifikat lahan kebun sawit seluas 3/4 hektar yang terletak di Blok A 1 Desa manunggal (dalam agunan di bank mandiri cabang batulicin.

"Jadi, pelaku membuat proposal fiktif serta melakukan kegiatan pencairan tersebut sebanyak 41 kali terhitung dari Tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami tunggakan pokok dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp. 1.957.878.000," katanya. 

Baca juga: Mantan Kades Muarakintap Tala Kalsel Terjerat Kasus Korupsi, Kerugian Negara Capai Rp 883,5 Juta

Sebab itu, pelaku disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved