Bumi Bersujud

RAPBD 2023 Sudah Dinyatakan Sah, Bupati Tanbu Zairullah Azhar: Kepentingan Rakyat Harus Didulukan

Bupati Tanbu Zairullah Azhar sebut Raperda APBD 2023 dapat diselesaikan, meski sempat Fraksi Gerindra walkout dari pembahasan di DRPD.

Penulis: Man Hidayat | Editor: Alpri Widianjono
DISKOMINFO KABUPATEN TANAH BUMBU
Bupati Zairullah Azhar saat berikan sambutan setelah RAPBD 2023 disahkan di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Senin (31/10/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) diwarnai dengan aksi walk out oleh Fraksi Gerindra, Senin (31/10/2022).

Agenda di DPRD Kabupaten Tanbu saat itu adalah pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal itu, Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan fraksi tersebut untuk melakukan aksi walk out (meninggalkan rapat).

Kemudian, Bupati Zairullah mengatakan, penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 merupakan sebuah hal yang penting.

Sebab,  berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu selama satu tahun.

"Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal, sehingga akhirnya kita di daerah tidak dapat apa-apa. Apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu," ujar Bupati Tanbu Zairullah Azhar di ruangannya, Selasa (1/11/2022).

Kalau pun penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Bupati Zairullah mengatakan, bahwa surat edaran DAK sudah keluar tetapi untuk besarannya belum.

Kalau pun ada sedikit masalah, itu bisa diperbaiki. Tapi, kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Bupati Zairullah juga mengatakan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu .

Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Mengingat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanbu terbatas, oleh sebab itu pemerintah daerah berusaha meraih PAD dari pemerintah pusat.

Dan, itu bukanlah kerja yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan yang luar biasa.

Untuk dana DAK tersebut, tidak semua kabupaten di Kalimantan Selatan yang menerima dana pusat itu.

Hanya ada 6 Kabupaten/Kota saja, termasuk di dalamnya Kabupaten Tanah Bumbu, menerima DAK terbesar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved