Pemilu 2024

Bawaslu Tanahlaut Gaungkan Pengawasan Partisipatif, Kerahasiaan Pelapor Pelanggaran Pemilu Dijamin

Keterbatasan sumber daya pengawas pemilihan umum (pemilu) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penulis: Idda Royani | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani
MARSUDI SPd MIP, koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Tanahlaut. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Keterbatasan sumber daya pengawas pemilihan umum (pemilu) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus menggaungkan pengawasan partisipatif.

Berdasar catatan banjarmasinpost.co.id, Minggu (6/11/2022), terkini Bawaslu Tala melaksanakan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif pada Kamis siang kemarin.

"Kami mengajak masyarakat agar bisa membantu Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang," ucap Marsudi, koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Tanahlaut.

Sosialisasi tersebut dikatakannya juga merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan secara literlik Bawaslu kabupaten/kota harus mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Baca juga: Jalani Verifikasi Faktual, Partai Buruh Kalsel Optimistis Lolos Menjadi Peserta Pemilu 2024

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Terbanyak di Indonesia, Pendaftar Caleg PSI Kalsel Lebih 500 Orang

Pihaknya berharap semua elemen masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kelak dapat berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif di wilayah sekitar tempat tinggal masing masing-masing.

Caranya cukup memberikan informasi awal kepada Bawaslu Tala maupun kepada Pengawas Pemilu terdekat yang ada di kecamatan, desa, dan Pengawas TPS nantinya.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi karena identitas pelapor pasti akan kami rahasiakan," tegas Marsudi. 

Dalam upaya memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, Bawaslu RI pada 31 Oktober lalu telah me-launching aplikasi Sigaplapor atau Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan; www.sigaplapor.bawaslu.go.id, 

Jadi, sebut Marsudi, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan ataupun informasi awal. 

Masyarakat yang ingin menyampaikan laporan tidak merasa takut karena identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

"Terpenting  berani dulu menyampaikan laporan kepada jajaran pengawas pemilu terdekat," tandasnya.

Syarat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan, jelasnya, harus memenuhi tiga syarat formil yaitu warga negara yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT, peserta pemilu, dan  pemantau pemilu. 


Lebih lanjut Marsudi menuturkan pada sosialisasi yang digelar Kamis kemarin, pihaknya menghadirkan dua orang tokoh akademisi Kalsel  dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yaitu Dr Mahyuni dan Dr Mochammad Effendy sebagai narasumber. 

Baca juga: Bincang Santai Politik Bersama BPost, Media Berperan Besar Jaring Suara Milenial di Pemilu 2024

Peserta antara lain dari kalangan mahasiswa Politeknik Tanahlaut, perwakilan Polres Tala, perwakilan Radio Tuntung Pandang Pelaihari, Kwarcab Gerakan Pramuka Tala, perwakilan Dewan Kesenian Daerah Tala, para ketua OSIS beberapa sekolah (SMAN, SMKN, SMA PGRI, MAN Tala), HMI dan PMII. 

Selain itu juga ada perwakilan dari FKUB, PWI, IJTI, AJI, KNPI, Gerakan Melenial Pengawas Pemilu (GMPP) Tala, ketua organisasi pencinta alam Tuntung Pandang, ketua Pelajar Islam Indonesia Tala, ketua Purna Paskibraka (PPI) Tala, pemilik akun instragram @cc_Pratiwi, admin akun instragram @tanahlautinfo dan admin aku Kai Wala. 

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved