BPost Cetak

Pemko Akan Tarik Retribusi Alat Pemadam, PHRI : Kami Dalam Tahap Pemulihan

DPKP Banjarmasin juga akan mendata APAR serta hidran di hotel dan perkantoran. Pendataan APAR dilakukan berkaitan dengan rencana penarikan retribusi

Editor: Hari Widodo
BPost Cetak
Banjarmasin Post Edisi Minggu (13/11/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) akan menggiatkan inspeksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta fungsi hidran di hotel dan perkantoran. Ini untuk memastikan standar penanganan kebakaran.

DPKP Banjarmasin juga akan mendata APAR serta hidran di hotel dan perkantoran. Pendataan APAR dilakukan berkaitan dengan rencana penarikan retribusi terhadap alat tersebut.

“APAR nanti kami tarik retribusinya. Makanya kami lakukan inspeksi, pembinaan dan pendataan agar bisa ditarik retribusi,” kata Kepala DPKP Banjarmasin Budi Setiawan, Sabtu (12/11).

Dia beralasan penarikan retribusi APAR sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan pada 2012.

“Jadi untuk APAR per kilonya Rp 12 ribu. Jadi satu tabung minimal tiga kilogram, itu yang ditarik. Jadi retribusi itu bukan untuk mengisi APAR, tapi buat jasa pembinaan dari kami,” ujarnya.

Adapun penarikan retribusi APAR dilakukan terhadap gedung publik seperti hotel, tempat hiburan, rumah sakit dan mall. Budi mengungkapkan target retribusi APAR untuk 2023 sebesar Rp 1,5 miliar.

“Saat ini kami menyusun formulanya. Awal tahun kami akan mulai. Karena ini baru, karena ada potensi untuk pendapatan daerah, kamia akan menyosialisasikannya dengan mengundang stakeholder serta kawan-kawan swasta,” pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran BPost, dasar hukum yang dimaksud adalah Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan dr Hj Rosaly Gunawan mengaku baru mendengar aturan tersebut.

“Kami belum ada undangan untuk sosialisasi,” ujarnya, Sabtu malam.

Rosaly meminta pemko mempertimbangkan banyak hal.

“Boleh-boleh saja, asal jangan mahal-mahal. Kasihan pengusaha disuruh bayar ini dan itu yang jumlahnya besar. Apalagi kita masih dalam masa pemulihan ekonomi,” katanya.

Selain itu, Rosaly berharap vendor APAR tidak menaruh harga mahal. “Kami berharap bijaksana dan logis,” pungkasnya. (ran)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved