Korupsi di Kalsel

Sidang Perdana Korupsi PT Dok Perkapalan Kodja Bahari, Terdakwa Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Tepat 

Sidang dugaan korupsi proyek galangan kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin digelar di PN Banjarmasin

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan perkara dugaan korupsi pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, Selasa (15/11/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang perkara dugaan korupsi menyangkut proyek galangan kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (15/11/2022). 

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Gedhe Yuliarta bersama dua Anggota Majelis, Arief Winarno dan Ahmad Gawi. 

Kedua terdakwa yang perkaranya disidangkan berurutan ini yakni Mantan Direktur Komersial, Albertus Pattaru dan Mantan Direktur Operasi & Teknik PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, Suharyono hadir di ruang sidang.

Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalsel yang dipimpin Harwanto membacakan dakwaan pada sidang kali ini. 

Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melakukan tindakan melawan hukum karena sebagai pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga berakibat kegagalan konstruksi dan tidak bisa dimanfaatkan.

Baca juga: Dua Bulan Berlalu, Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin Kalsel Belum Ditahan

Baca juga: Kebut Pembuktian Dugaan Korupsi Suap, Majelis Hakim Jadwalkan Sidang Mardani Dua Kali Sepekan

Baca juga: Korupsi Rp 1,35 Miliar, Vonis Penjara Mantan Bendahara Bawaslu Banjar Saupiah 6 Tahun

"Berdasar hasil audit oleh BPKP Kalsel, kerugian negara mencapai lebih dari Rp 5,7 miliar," kata Penuntut Umum. 

Proyek pekerjaan yang mengalami kegagalan yang dimaksud adalah pembangunan proyek galangan kapal dengan pagu anggaran Rp 20 miliar lebih berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan bersumber dari APBN. 

Kontrak pekerjaan dimenangkan oleh PT Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp 19,4 miliar Tahun 2018 dan masa kerja 210 hari. 

Pelaksanaan pekerjaan juga menurut Penuntut Umum bermasalah, dimana orang yang meneken kontrak bukan merupakan perwakilan resmi dari PT Lidy's Artha Borneo sebagai pemenang lelang.

Karena itu, kedua terdakwa masing-masing didakwakan dakwaan primair dan subsidair oleh Penuntut Umum. 

Pada dakwaan primair didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dakwaan ini langsung ditanggapi dengan eksepsi dari kedua terdakwa. 

Salah satunya terdakwa Albertus Pattaru yang dalam eksepsi menyatakan Penuntut Umum telah keliru menilai dirinya sebagai PA. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved