Berita Banjarbaru

Dampak Penghapusan Regident Motor, Pemprov Kalsel Bisa Kehilangan 1 Triliun Lebih Pajak

Penghapusan data registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor) bakal berdampak Pemprov Kehilangan pendapatan Rp 1 Trilyun

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/idda royani
BAYAR PAJAK - Suasana layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor UPTD Samsat Pelaihari, Selasa (11/10/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dikoordinasikan di tingkat daerah termasuk di Kalsel.

Dimana dalam amanat Undang-Undang tersebut termasuk di antaranya mengatur terkait penghapusan data registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).

Sesuai amanat UU penghapusan regident ranmor dilakukan terhadap ranmor yang dua tahun tidak dilakukan registrasi setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya yakni selama lima tahun.

Penghapusan data registrasi ranmor jika kendaraan 5 tahun (masa berlaku STNK) habis ditambah 2 tahun tidak juga diregistrasi, maka itu data registrasinya akan dihapuskan sesuai Undang Undang.

Baca juga: Penghapusan Data Regident Ranmor, Dirlantas Polda Kalsel : Akan Didahului Tiga Pemberitahuan 

Baca juga: Diskon Pajak Kendaraan Dongkrak Penerimaan PKB, Kini Tersisa Rp15 Miliar dari Target Rp50 Miliar

Motor pun akan jadi bodong, atau tanpa surat menyurat.

Namun tak asal dihapus, pihak kepolisian kata dia akan memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat sebanyak tiga kali kepada pemilik ranmor.

Pemberitahuan pertama dilakukan pada bulan pertama setelah dua tahun masa berlaku STNK habis.

Jika masih tak diregistrasi, akan dikirimkan pemberitahuan kedua bulan berikutnya dan pemberitahuan ketiga sekaligus terakhir pada bulan ketiga. Kalau pemberitahuan ketiga tidak juga diregistrasi, bulan keempat Polisi akan hapus registrasinya. 

Implementasi aturan tersebut  didahului dengan sosialisasi meluas kepada masyarakat tentunya melibatkan pula stakeholder terkait. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan stakeholder di Kalsel. 

Saat ini tengah dilakukan dan diharapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan segera terbit.

Di sisi lain, dengan aturan ini diyakini juga akan membuka lebih besar  potensial lost (kehilangan pendapatan) PAD Kalsel dari sektor pendapatan pajak kendaraan bermotor. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar PAD provinsi. 

Plt Kepala Bakeuda Kalsel, Dinansyah mengatakan aturan tersebut belum diterapkan di Kalsel. Justru dengan adanya wacana tersebut ujarnya pihaknya melakukan sosialisasi dengan cara pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor saat ini.

"Aturan baru itu belum diterapkan, saat ini kami dalam tahap sosialisasi melalui pemutihan ini," ujarnya.

Dinansyah mengatakan, pihaknya kini sudah mulai siap-siap yakni dengan adanya pemutihan tersebut. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved