BKKBN Kalsel

Kejar Target Stunting Turun 14 Persen, BKKBN Kalsel Gelar Rekonsiliasi dan Komitmen Bersama 

Perwakilan BKKBN Kalsel menggelar pertemuan dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten dan Kotadi Mahligai Sultan Adam, Martapura

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid
Peserta Rekonsiliasi dan Komitmen Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Kalsel yang digelar BKKBN Kalsel berfoto bersama di Mahligai Sultan Adam, Kota Martapura, Kamis (17/11/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan di Mahligai Sultan Adam, Kota Martapura, Kamis (17/11/2022).

Peserta pertemuan adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Satgas PPS dan kepala dinas terkait.

Pertemuan itu temanya Rekonsiliasi dan Komitmen Bersama TPPS tingkat Kalsel untuk mengejar target nasional turun 14 persen. 

Selain itu menyimak hasil evaluasi kegiatan program percepatan penurunan stunting di 13 kabupaten dan kota se Kalsel yang dilakukan tim perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel 

"Hasil evaluasi yang dilakukan tim perwakilan BPKP Kalsel sudah disampaikan kepada Gubernur Kalsel dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel," ungkap perwakilan BKKBN Pusat, Sunarto.

Inspektur pada inspektorat wilayah II BKKBN itu mengharapkan hasil rekomendasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel itu menjadi acuan rencana aksi perbaikan dan upaya lebih lanjut TPPS pada tahun berikutnya.

Menurutnya, BKKBN sudah membentuk TPPS tingkat Kabupaten dan Kota  bahkan hingga tingkat desa.

Hal itu dalam rangka rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, mengaku banyak proyek di Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata tidak dihubungkan dengan lokasi fokus stunting.

"Proyek seperti progres Pamsimas, Sanitasi dan Jamban," katanya.

Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan membenarkan, proyek pembangunan Pemerintah Provinsi Kalsel tidak menyentuh wilayah prevalensi stunting tinggi.

"Saya mengharapkan proyek pembangunan Provinsi Kalsel dapat diarahkan ke wilayah Kabupaten yang prevalensi stunting tinggi, seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala," katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat para Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira membenarkan tingginya angka stunting di Provinsi Kalsel karena gabungan dari kabupaten dan kota.

"Kita harus membangun komitmen bersama sebagai prioritas. Acara ini dalam upaya itu dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk swasta dan masyarakat," katanya.

"Tadi potret pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang disampaikan menjadi koreksi Pemerintah Provinsi Kalsel," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman mewakili Bupati Banjar memberi paraf pada komitmen bersama membacakan sambutan Bupati Banjar Saidi Mansyur atas kepercayaan, Kabupaten Banjar sebagai tempat pertemuan.

"Bupati Banjar H Saidi Mansyur berharap pertemuan itu menjadi semangat dalam upaya pencerahan dan penguatan komitmen serta peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Kalimantan Selatan," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved