Berita HST

Sosialisasi di HST, Kajati Kalsel Sebut Anggota TNI Tak Perlu Risau Keberadaan Jampidmil

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Mukri mengimbau kalangan militer dalam hal ini anggota TNI tak perlu risau dengan adanya Jampidmil

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
(Banjarmasinpost.co.id/hanani)
Pembukaan Sosialisasi Tupoksi Bidang Pidana Militer Kejaksaan RI oleh Kepala Kejati Kalsel Mukri bersama Bupati HST H Aulia Oktafiandi, Rabu (17/11/2022) di Pendopo Kabupaten HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Mukri mengimbau kalangan militer dalam hal ini anggota TNI tak perlu risau dengan adanya struktur baru di Kejaksaan RI, yaitu Jaksa Muda Bidang Pidana Militer (Jampidter).

Sejak terbit Perpres Nomor 15 Tahun 2021, menurutnya bidang tersebut  menjadi satu wadah dengan Kejaksaan Agung. Penanganan perkara koneksitas bisa dikolaborasikan dengan Pengadilan Militer.

“Khususnya perkara korupsi yang dilakukan secara bersama oleh oknum militer dengan warga sipil. Bisa langsung ditangani Jampidmil bersama Kejagung RI, tergantung level. Untuk di tingkat provinsi jika  terdapat Pengadilan Militer (PM)-nya. Di Kalsel ada PM-nya sehingga ditangani  bersama Kejati Kalsel,”katanya saat sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pidana Milter Kejaksaan RI oleh Kejati Kalsel, Kamis (17/11/2022) di Pendopo Kabupaten HST.

Mendasarkan UU Pidana Militer, maupun KUHAP sendiri, kata Kajati, Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Meski demikian, untuk tindak pidana umum belum diketahui apakah ada wacana jika  koneksitasnya pidana umum juga ditangani Jampidmil.

Baca juga: Hadiri Rakor Gakkumdu se Kalsel, Kajati Kalsel Ingatkan Kejahatan Digital di Pemilu 2024

Baca juga: Resmikan Rumah RJ Sarabakawa Tabalong, Kajati Kalsel Berharap Bisa Difungsikan Maksimal

Ditambahkan, sosialisasi tupoksi bidang pidana militer ini penting dilakukan Kejati Kalsel, agar tak ada persepsi keliru di kalangan TNI di lapangan.

“UNtuk itu, kepada para komandan TNI kami minta menyampaikan  hal ini kepada pasukannya. Tak perlu resah, gundah dan risau dengan keberadaan Jampidmil menjadi nuansa sipil. Karena ini adalah kolaborasi bersama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan payung hukum yang ada,”kata Kajati.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati HST H Aulia Oktafiandi, Ketua DPRD HST H Rachmadi, serta anggota Forkopimda lainnya.

Khusus dari kalangan TNI, hadir Dandim se Banua Anam, berserta jajarannya serta Kondandan Bataiyon. Hadir pula para  Kajari se Banua Anam berserta jajaran.

Sebelumnya, Asisten Pidana Militer Kejati Kalsel, Kolonel CHC Destrio Irvano menjelaskan, tujuan sosialisasi agar keberadaan Jampidter di Bidang pidana militer diketahui di kalangan Militer. 

Baca juga: Direspon Positif Masyarakat, Kajati Kalsel : Kini Ada 242 Rumah Restorative Justice di Kalsel 

"DIharapkan kalangan militer, dalam hal ini TNI mengetahui bahwa perkara konektivitas akan akan bersinggungan dengan Kejaksaan. Selain itu mempererah silaturahin Kejati dengan para pemangku kepentingan,"kata Destrio.

Sosialisasi juga diisi dengan pemberian materi oleh Asisten Pidana Militer Kajati KAlsel dan Kepala Pengadilan Militer 1-06 BAnjarmasin. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved