Berita Banjarmasin

Aturan Baru Penghitungan UMP, Disnakertrans Kalsel : Kenaikan UMP 2023 Kalsel Tetap Lebih Baik

Pemerintah menetapkan aturan baru tentang penetapan upah minimum regional dan provinsi. Meski ada perubahan, UMP 2023 akan lebih baik

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
Dok BPost
Demo buruh di depan Kantor Disnakertrans Kalsel terkait kenaikan UMP di 2019. Terkait UMP 2023, Disnakertrans Kalsel menjanjikan UMP Kalsel lebih tinggi dari 2022. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah menetapkan aturan baru tentang penetapan upah minimum regional dan provinsi.

Disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dan Menaker Ida Fauziah jika landasan hukum dari penetapan upah minimum ialah PP 36/2021 yang bunyinya UMP dan UMK ditentukan diantaranya dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang lebih tinggi.

 Kadisnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti saat dihubungi meski ada aturan baru yang kini menambahkan satu lagi indikator dalam penghitungan kenaikan UMP kenaikan UMP 2023 Kalsel akan tetap lebih baik dari 2022 lalu.

"Sebelumnya, saat belum ada aturan baru ini kenaikan UMP kita di 2023 sudah dihitung-hitung dua kali lipat lebih dari tahun kemarin, tapi karena ada aturan baru ini jadi kita akan menghitung ulang," katanya.

Baca juga: Daftar Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2023, Menaker Ida Fauziah Pastikan Terjadi Kenaikan

Baca juga: Tuntut Kenaikan 13 Persen, Buruh Kalsel Beri Sinyal Aksi Jelang Penetapan UMP 2023

Baca juga: Daya Beli Turun Terdampak Kenaikan BBM, Karyawati PT Baramarta Ini Berharap UMP Kalsel Rp 3,5 Juta

Meski begitu ia optimis kenaikan UMP 2023 ini akan tetap lebih baik.

Jika dihitung dua kali lipat dari 2022 maka perhitungan awal Pemprov Kalsel kenaikan UMP di 2023 lebih dari Rp 50 ribu. Namun, dengan adanya aturan baru ini kenaikan UMP Kalsel terancam berubah.

Padahal kata Irfan, pihaknya bersama Dewan Pengupahan sudah siap dengan angka UMP baru, dan tinggal mendapatkan tandatangan dari gubernur. Dengan adanya aturan baru maka pengumuman UMP pun diundur.

Seperti diketahui dalam kebijakan baru selain penambahan satu indikator, Pemerintah pusat juga menunda pengumuman UMP dari sebelumnya paling lambat 21 November menjadi 28 November dan penetapan UMK di 30 November.

Irfan sendiri menyebut jika pengumuman kenaikan UMP Kalsel direncanakan akan diumumkan di 28 November sesuai dengan aturan dari Kemenaker dan serentak bersama dengan provinsi lain di Indonesia.

Meski sudah dipastikan jika kenaikan UMP akan lebih besar dibandingkan tahun kemarin, Irfan meminta para pengusaha tak memanfaatkan dengan menaikkan harga.

"Jangan sampai kenaikan upah yang tak seberapa dimanfaatkan dengan menaikkan harga di pasar, karena kenaikan BBM kemarin juga sudah cukup menyeret kenaikan bahan pokok dan lainnya," tambahnya.

Begitu juga bagi perusahaan kata Irfan agar tak menjadikan UMP sebagai patokan.

Perusahaan lebih baik menerapkan struktur skala upah yang memperhatikan masa kerja, produktivitas, pendidikan dan lainnya.

"Banyak perusahaan di Kalsel sudah seharusnya menerapkan struktur skala upah misalnya pertambangan, perbankan, penanaman modal dan lainnya yang seharusnya secara berkala naik," tambahnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved