Kriminalitas Kalsel

Dugaan Penyelewengan Solar Bersubsidi di Kotabaru, Saksi Ahli : Terdakwa Tak Bisa Langsung Dipidana

Lanjutan sidang kasus dugaan penyelewengan solar subsidi yang dengan terdakwa, Andi Neni menghadirkan saksi ahli dari terdakwa

Penulis: Herliansyah | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Sidang lanjutan agenda keterangan saksi ahli terdakwa Andi Neni di Pengadilan Negeri Kotabaru, Senin (22/11/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Lanjutan sidang kasus dugaan penyelewengan solar subsidi yang dengan terdakwa, Andi Neni kembali digelar di Pengadilan Negeri Kotabaru, Senin (21/11/2022) kemarin.

Sidang digelar kali itu dengan agenda meminta keterangan keterangan saksi ahli dari terdakwa.

Sidang dimulai dari pukul 12.00 Wita dan selesai sekitar pukul 16.00 Wita.

Saksi ahli dihadirkan oleh tim pengacara terdakwa, berjumlah dua orang yaitu saksi ahli pidana Dr Ahmad Saupi, SH, MH dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan ahli hukum Migas Dr Ahmad Redi, S.H.,M.H yang juga seorang dosen di Fakultas Hukum Borobudur.

Baca juga: Diduga Jual Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Melebihi HET, Oknum Pegawai SPBUN di Tanbu Jadi Tersangka

Baca juga: Tanggapi Keluhan Supir Truk karena Pengurangan Jatah Solar, Begini Respons Organda Kalsel

Dalam sidang lanjutan saksi ahli hukum pidana Dr. Ahmad Saupi, SH, MH mengatakan ketentuan yang diutamakan itu harusnya sanksi administrasi dulu yang diterapkan baru sanksi pidana.

"Sanksi administrasi sebenarnya yang utama dalam kasus Andi Neni ini. Sedangkan sanksi pidana itu sebenarnya hanya membantu saja, jadi dalam perkara ini tidak benar langsung masuk ke pidana," terang Ahmad Saupi dalam persidangan.

Menurut dia, di dalam undang-undang cipta kerja maupun di PP, sudah jelas diatur bahwa dalam perkara ini adalah sanksi administrasi.  Berupa teguran secara lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara operasional dan bila tetap melakukan pelanggaran ijin bisa dicabut.

"Seharusnya kasus ini jangan dipidana dulu, terkecuali sanksi administrasi itu dilanggar baru masuk kepidana," ucapnya.

Terkait dengan Pasal 55 Undang-Undang Migas, terkait dengan penyalahgunaan sebenarnya di pasal 55 sudah dijelaskan bahwa yang harus dipidakan itu terkait pengoplosan, penyimpangan peruntukan dan juga pengangkutan serta penjualan keluar negeri.

Sedangkan menaikan harga di atas HET tidak disebutkan didalam pasal 55 Undang-Undang migas.

"Berarti penjualan diatas harga HET tidak memenuhi Pasal 55 dan tidak pas dipasang Pasal 55 dalam kasus Andi Neni ini," jelasnya.

Sementara itu saksi ahli hukum Migas Dr Ahmad Redi, S.H.,M.H mengatakan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 pasal 55 konteks hukum pidananya kepenyalur.

Sebab harga subsidi di Perpres 191 tahun 2014 penyalur wajib harga subsidi, padahal dalam konteks migas ada penyalur, ada agen dan stasiun.

"Harga subsidi itu wajib hanya kepada penyalur, kalau penyalur itu menjual BBM diatas harga subsidi dalam konteks saya harusnya dikenakan sangsi administrasi dulu bukan pidana, apalagi yang stasiun," imbuhnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved