Korupsi di Kalsel

Sidang Korupsi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, Jaksa Yakin Dakwaan Sudah Tepat

Jaksa yakin dakwaan dugaan korupsi menyangkut proyek galangan kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin sudah tepat

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Jaksa Penuntut Umum menyampaikan jawaban atas eksepsi terdakwa korupsi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (22/11/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan korupsi menyangkut proyek galangan kapal pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (22/11/2022).

Dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Gedhe Yuliarta, sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari terdakwa.

Terdakwanya yakni Mantan Direktur Komersial, Albertus Pattaru dan Mantan Direktur Operasi & Teknik PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, Suharyono. 

Keduanya disidang berurutan dalam berkas perkara terpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin. 

Baca juga: Sidang Perdana Korupsi PT Dok Perkapalan Kodja Bahari, Terdakwa Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Tepat 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembuatan Dok PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Kejati Kalsel Tetapkan 4 Tersangka

Dalam jawabannya, Jaksa Penuntut Umum, Harwanto melalui Jaksa Adi Suparna meyakini bahwa surat dakwaan yang telah disampaikan sudah tepat. 

"Bahwa benar sesuai alat bukti ditemukan perbuatan tindak pidana korupsi paket pekerjaan konstruksi pengembangan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin termasuk pembangunan graving dock (galangan kapal)," kata Adi. 

Lalu terkait sejumlah dalil eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum seperti taksiran kerugian negara dan penguraian perbuatan tindak pidana yang kurang cermat, Adi menyebut hal tersebut sudah masuk pada ranah substansi dakwaan. 

Sehingga kata dia hal tersebut harus dibuktikan melalui sidang pembuktian. 

Ia juga menyebut, dalil eksepsi bahwa kliennya lebih tepat disidangkan dalam perkara perdata dan bukannya pidana adalah kesimpulan yang terlalu dini dari penasihat hukum apalagi jika hanya mengacu pada surat dakwaan saja. 

"Surat dakwaan kami sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP," tegas Adi. 

Pada dakwaan primair Penuntut umum mencantumkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan dakwaan subsidair, Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Karena itu, Ia memohon kepada Majelis Hakim dalam putusan sela untuk menolak eksepsi terdakwa untuk seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara melalui sidang pembuktian.

Jawaban ini disampaikan atas eksepsi terdakwa Albertus dan Suharyono pada sidang sebelumnya. 

Pasca mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menunda persidangan dan bakal dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved