DPRD Kalsel

Tekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini, Komisi IV DPRD Kalsel Tukar Pendapat dengan DPPAPP Jakarta

Komisi IV DPRD Kalsel dan DPPPA Kalsel temui pejabat DPPAPP DKI Jakarta diskusi pencegahan kasus penikahan anak usia dini atau dibawha umur.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KALSEL
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPPPA Kalsel bersama pejabat DPPAPP DKI Jakarta, setelah pertemuan membahas pencegahan kasus penikahan anak usia dini atau dibawah umur. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Melihat keresahan masyarakat di Banua, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gencar menekan angka pernikahan dibawah umur.

Karenanya, mereka melakukan sharing ke Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Dalam kegiatan tersebut melalui Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Lutfi Saifuddin, menyampaikan, tingginya kasus pernikahan dini di Banua menjadi perhatian yang kompleks.

"Pernikahan anak usia dini di Kalsel tertinggi ke 2 di Indonesia yang disebabkan oleh perekonomian dan keyakinan keagamaan. Oleh karena itu, Komisi IV sangat khawatir terhadap situasi ini, Harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh agama agar tidak mudah menikahkan seseorang yang masih dibawah umur," ungkap Lutfi

Sekretaris Komisi IV DRPD Kalsel, Firman Yusi, menambahkan,  pernikahan dini membuat fungsi tatanan sosial menjadi kurang optimal sejak awal.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPPPA Kalsel.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPPPA Kalsel  saat bertemu pejabat DPPAPP DKI Jakarta dan berdiskusi mengenai pencegahan kasus penikahan anak usia dini atau dibawha umur.

"Hal tersebut yang menyebabkan masalah sosial di dalam interaksi sosial di masyarakat seperti yang bisa ditemukan di para pelaku pernikahan dini," ujar Firman

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPPAPP DKI Jakarta, Joko Santoso, mengatakan, mengutamakan pendidikan anak sejak dini adalah salah satu faktor menekan terjadinya penikahan dibawah umur.

"Dengan sekolah, mereka dapat menunda pernikahan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya," urainya.

Sementara itu, Adi Santoso, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan ( DPPPA Kalsel), mengatakan, sebagian besar pernikahan anak dibawah umur terjadi pada mereka yang putus sekolah.

Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka kasus pernikahan anak di Kalsel akan terus terjadi

Di akhir pertemuan, Komisi IV DPRD Kalsel berharap edukasi pernikahan anak usia dini harus disosialisasikan kembali secara merata dan mendalam secara individu.

Tujuannya, supaya generasi muda selanjutnya lebih memahami dari segala aspek terkait hal tersebut

"Generasi Z dan generasi milenial termasuk dalam usia produktif sehingga diharapkan dapat menjadi peluang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi," tutup Lutfi. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved