Serambi Ummah

Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Islam, Diperbolehkan Agama dan Undang-undang Perkawinan

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan pada dasarnya dibolehkan oleh agama dan undang-undang perkawinan

Editor: Eka Dinayanti
Serambi Ummah
Ilustrasi Perjanjian Pranikah 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam perkawinan yang mempertemukan dua insan manusia ini, terkadang ada yang mereka khawatirkan sebelum memutuskan menikah seperti membuat sebuah perjanjian pranikah yang punya legalitas melalui notaris.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Angsana Kabupaten Tanahbumbu, H Muhammad Sai, SHI, Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan pada dasarnya dibolehkan oleh agama dan undang-undang perkawinan, dengan syarat bahwa hal-hal yang menjadi materi perjanjian tidak menyalahi syariat agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 29, selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengakomodir terhadap perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yakni diatur jelas pada pasal 45 s/d pasal 52.

Aturan terbaru terkait hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah pada pasal 22 dan 23.

Walaupun sudah diatur sedemikan rupa perjanjian perkawinan ini tidak menjadi suatu kelaziman di masyarakat umum, hanya terjadi di kalangan tertentu, seperti para artis atau pengusaha.

"Tterbukti secara pribadi bahwa selama saya bertugas di KUA dari tahun 2006 sampai sekarang belum pernah menerima pasangan catin (calon pengantin) yang akan menikah mengajikan perjanjian perkawinan," katanya.

Dalam kaidah Fiqhiyyah disebutkan bahwa asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya ”al-ashlu fi al-asya’ al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala al-tahrim”.

Kaidah ini disepakati oleh seluruh jumhur ulama.

Maka perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan semacam ini dibolehkan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agama, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Kemudian bahwa perjanjian itu disepakati dengan keridhaan kedua belah pihak baik suami atau istri dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya.

Dalam ketentuan perundang-undangan, KUA/PPN harus terlibat dalam hal ini, pada ayat 1 pasal 29 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksudkan sebagai uji materi kelayakan terhadap isi perjanjian apakah sudah sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-unangan yang berlaku.

Selain KUA/PPN, Notaris terlibat langsung terhadap perjanjian ini karena perjanjian wajib dilakukan dihadapan notaris yang akan menerbitkan Akta Perjanjian.

“Karena belum pernah menemukan kasus ini, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti maksud dari pasangan yang melakukan perjanjian pranikah, namun secara garis besar perjanjian ini bisa dikatakan sebagai kontrak bersama untuk melindungi aset atau harta bawaan dalam jumlah besar yang dimiliki oleh masing-masing pihak atau sebaliknya pemisahan kewajiban terkait hutang piutang yang dimiliki masing-masing pihak,” ucapnya.

Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan menjamin kesejahteraan finansial serta mengatur tanggung jawab masing-masing individu selama berumah tangga.

Intinya bahwa perjanjian pranikah menjadi kesepakatan bersama di awal sebagai upaya mencegah terjadinya perselisihan di masa yang akan datang.

Bisa dikatakan sudah mengikuti negara luar, karena konsep perjanjian pranikah berasal dari hukum perdata barat KUHPerdata.

Akan Tetapi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengkaji ketentuan KUHPerdata (buatan Belanda) yang hingga sampai saat ini terbit aturan penyerta yang mengatur terkait perjanjian pranikah. ( Serambi Ummah)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved