News Video

NEWS VIDEO Sah Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan 2023 Naik Menjadi Rp 3.149.977

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mengumumkan UMP 2023 Kalsel Rp.3.149.977,65

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sah, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan 2023 Rp.3.149.977,65.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mengumumkan UMP 2023 Kalsel Senin (28/11/2022).

"Sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, 24 November 2023, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan nilai UMP Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.3.149.977,65," kata Kadisnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti.

UMP tersebut ujar Irfan berlaku sejak 1 Januari.

Baca juga: NEWS VIDEO Sejarah Jembatan Tertua di Banjarmasin, Jembatan Putih Kuin Selatan

Kenaikan UMP ini katanya hanyalah jaring pengaman.

"Semoga sesuai harapan dari para pekerja," sebutnya.

Perusahaan kata Irfan agar tak menjadikan UMP sebagai patokan.

Perusahaan lebih baik menerapkan struktur skala upah yang memperhatikan masa kerja, produktivitas, pendidikan dan lainnya.

"Banyak perusahaan di Kalsel sudah seharusnya menerapkan struktur skala upah misalnya pertambangan, perbankan, penanaman modal dan lainnya yang seharusnya secara berkala naik," tambahnya.

Dalam arahan pusat sendiri, jelas Irfan, meminta agar daerah dapat memperkuat penerapan struktur skala upah di perusahaan dengan adanya produk hukum daerah.

"Masih kita kaji, agar ada penguatan secara hukum dengan keputusan gubernur misalnya," tambahnya.

Baca juga: NEWS VIDEO Baru Saja Diresmikan, Inilah Penampakan Dermaga Wisata di Kampung Hijau Banjarmasin

Irfan meminta para pengusaha tak memanfaatkan dengan menaikkan harga.

"Jangan sampai kenaikan upah yang tak seberapa dimanfaatkan dengan menaikkan harga di pasar, karena kenaikan BBM kemarin juga sudah cukup menyeret kenaikan bahan pokok dan lainnya," tambahnya.

Ia juga meminta agar perusahaan mematuhi aturan UMP terbaru tersebut.

"Kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan UMP baru tersebut tidak langsung kita berikan sanksi keras, ada tahapan mulai dari pemeriksaan dan pemanggilan, akan kita beri pembinaan terlebih dahulu," ujarnya.

Banjarmasinpost.co.id / milna

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved