Berita Tanahbumbu

Penanganan Jalan Longsor Kilometer 171 Satui Barat Tanahbumbu Tunggu Survey DED

Penanganan jalan longsor di kilometer 171 Desa Satui Barat Kabupaten Tanahbumbu Kalsel menunggu hasil survey DED PUPR RI

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
Humas DPRD Kalsel untuk BPost
Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Kementerian PUPR RI. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Nasib jalan longsor di kilometer 171 Desa Satui Barat Kabupaten Tanahbumbu Kalimantan Selatan akhirnya mendapatkan titik terang.

Penanganan jalan kini menunggu hasil survei dari Detail Engineering Desain (DED) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan, pihaknya sudah mendatangi Kementerian PUPR RI untuk mempertanyakan tindaklanjut penanganan jalan nasional di Desa Satui Barat KM 171 Kabupaten Tanahbumbu yang longsor, yang hingga kini belum ada kejelasan langkah perbaikannya.

"Alhamdulillah ada titik terang dari penjelasan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I. Mereka menunggu hasil survey, hasil DED yang sedang dilakukan Kementerian PUPR. Hasil survey ini menentukan apakah jalan nasional itu tetap di sana atau dipindahkan ke jalan alternatif," jelasnya.

Baca juga: Sorot Putusnya Jalan Nasional KM 171, Ombudsman Kalsel Kawal ke Mabes Polri dan Pemerintah Pusat

Baca juga: Jalan Nasional Km 171 Satui Tanbu Tidak Layak Dipertahankan, Begini Kajian Tim ULM

Baca juga: Sikap Kapolda Kalsel Brigjen Andi Rian R Djajadi Soal Jalan Putus di Km 171 Satui Tanahbumbu

Ditambahkannya, jika terjadi pemindahan jalan nasional ke jalan alternatif maka pihaknya menekankan kepada penambang yang ada di sekitar jalan tersebut, agar tidak terulang kejadian serupa di kemudian hari.

"Kita berharap apapun hasil survey, hasil desainnya, kalau memang jalan yang longsor tidak bisa diperbaiki, tidak layak lagi, kita minta percepat penyelesaian jalan alternatif untuk dijadikan jalan nasional," kata politisi Demokrat ini.

Sebelumnya, Direktur Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR, Akhmad Cahyadi yang menerima rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan dari hasil survey lapangan dipastikan jika penyebab dari kerusakan jalan tersebut adalah pertambangan. 

"Hasil rapat dengan Kementerian ESDM, disepakati bahwa diminta untuk disiapkan DED nya. Tahun 2023 kita siapkan. BPJN juga telah menyiapkan kajian atau desain untuk penanganan longsor. Sekarang Kementerian PUPR sedang berfokus agar jalan tetap lancar," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved