Berita Banjarmasin

Mayoritas di Zona Kuning Kepatuhan Pelayanan Publik, Pemda di Kalsel Teken Komitmen dengan Ombudsman

Penilaian kepatuhan pelayanan publik Pemda Tahun 2021 oleh Ombudsman RI, mayoritas Pemda di Provinsi Kalsel masih masuk dalam zona kuning

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Ombudsman Kalsel untuk Bpost
Para kepala daerah di Kalsel teken komitmen perbaikan kepatuhan pelayanan publik dengan Ombudsman RI, Kamis (1/12/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada penilaian kepatuhan pelayanan publik Pemda Tahun 2021 oleh Ombudsman RI, mayoritas Pemda di Provinsi Kalsel masih masuk dalam zona kuning.

Dari 14 lembaga pemda yang dilakukan pemetaan yaitu 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi, hanya 3 kabupaten yang dikategorikan sebagai zona hijau dan sisanya termasuk Provinsi Kalsel masuk kategori zona kuning.

Tiga kabupaten zona hijau tersebut yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru dengan skor 85,74, Pemerintah Kota Banjarmasin dengan skor 83,98 dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan skor 83,63.

Sedangkan urutan tiga paling bawah yang masuk pada zona kuning yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar dengan skor 64,22, Pemerintah Kabupaten HST dengan skor 63,46 dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan skor 63,34.

Baca juga: Advokasi Keringanan Utang Modal, Ombudsman Kalsel Heran Belum Ada Petani Datang untuk Didata 

Baca juga: Temukan Ribuan Hektare Padi di Kalsel Gagal Panen, Ombudsman Advokasi Petani di Kalsel 

Namun demikian, upaya untuk memperbaiki kepatuhan pelayanan publik terus dilakukan dan menjadi komitmen bersama Pemda di Kalsel.

Ini juga diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan 13 Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalsel di Kantor Ombudsman RI di Jakarta.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, nota kesepakatan diteken oleh 13 Pemda di Kalsel termasuk Pemerintah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Lalu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Banjar, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

"Langsung bersama Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih," kata Hadi, Kamis (1/12/2022).

Kepala daerah yang hadir langsung di antaranya Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, Bupati Tanah Laut, Sukamta, Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka serta Sekda Kabupaten Kotabaru Said Akhmad.

Pada kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih meminta komitmen dari para kepala daerah agar kesepakatan itu diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.

"Secara prorata penilaian kepatuhan pemda di Kalimantan Selatan masih masuk zona kuning di tahun 2021. Kami berharap hasil penilaian meningkat di tahun 2022," tegas Najih.

Baca juga: Sorot Pendistribusian Kartu Tani, Ombudsman : Petani Kalsel Terancam Sulit Akses Pupuk Bersubsidi

Baca juga: Sorot Putusnya Jalan Nasional KM 171, Ombudsman Kalsel Kawal ke Mabes Polri dan Pemerintah Pusat

Sepakat dengan Najih, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nur Yaumil mewakili Gubernur Kalsel mengatakan, untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah perlu partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

"Hubungan antar pemerintah dengan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan," tuturnya.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Ombudsman karena telah mengawasi terwujudnya pelayanan publik yang profesional, efektif, dan efisien," lanjut Subhan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved