Korupsi di Kalsel

Sidang Mardani H Maming di Pengadilan Banjarmasin, Saksi Sebut SK Bupati Diberi Tanggal Mundur

Mantan Kadis ESDM Dwijono bersaksi dalam sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin bahwa terdakwa Mardani H Maming mundurkan tanggal SK pengalihan IUP.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming, dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (1/12/2022). Adik kandung terdakwa, Rois Sunandar, turut hadir dalam siding ini. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 6 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming, Kamis (1/12/2022).

Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dari 6 orang saksi, dua dari kalangan ASN, yakni mantan Kadis ESDM Kabupaten Tanbu, Dwijono Putrohadi Sutopo, dan mantan ASN di lingkup Setda Kabupaten Tanbu. 

Lalu empat lainnya dari kalangan swasta, yakni Jimmy Budianto, Kartono Susanto, Riza Azhari dan adik kandung terdakwa adalah Rois Sunandar. 

Saksi Dwijono jadi yang pertama yang diperiksa keterangannya dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro.

Baca juga: Pengedar Sabu di Kabupaten Tanah Laut Dibekuk Polisi, Barbuk Ada Disembunyikan di Kotak Permen

Baca juga: Gerebek Rumah di Indrasari Martapura, Satresnarkoba Polres Banjar Amankan Pria Ini dan 6 Paket Sabu

Dalam keterangannya yang juga diperdengarkan kepada terdakwa dan para penasihat hukum, Dwijono menyebut mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati Tanbu nomor 296 Tahun 2011.

Isinya, tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) diberi tanggal mundur. 

Dalam SK tersebut ditandatangani terdakwa yang saat itu masih berstatus Bupati Tanbu pada Juni 2011, namun diberi tanggal 16 Mei 2011.

Alasannya, agar IUP OP yang dialihkan dari PT BKPL kepada PT  PCN atas permohonan Henry Soetio selaku Dirut PT PCN itu sempat untuk diinputkan dalam tahap pertama evaluasi clean and clear (CNC) pada Ditjen Minerba di Kementerian ESDM. 

"Supaya bisa cepat diajukan proses CNC ke Minerba. Sesuai surat edaran Dirjen Minerba tahap pertama sampai Mei, kalau Juni mundur lagi karena CNC dilakukan bertahap harus menunggu tahap selanjutnya menunggu dikumpulkan IUP lain," kata Dwijono.

Baca juga: Pencuri Mesin Pompa BPK Komandan di Banjarmasin Ditangkap, Pelaku Ternyata Libatkan IRT

Baca juga: Penjambret Perempuan di Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Diringkus Polisi, Pelaku Pemuda Pengangguran

Baca juga: Gelapkan Mobil Rental untuk Main Judi di Kalteng, Pria Asal Murung Pudak Tabalong Ditangkap di Jambi

Sebelum SK tersebut diteken terdakwa, Dwijono mengaku sempat satu bulan lebih menunda proses penyusunan draf SK itu.

Alasannya, khawatir menyalahi ketentuan pada pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Pada ayat 1 Pasal tersebut, menurut pemahaman Dwijono, pengalihan IUP adalah hal yang dilarang. 

Namun proses itu akhirnya tetap dilakukan, setelah ia menerima pesan terdakwa melaui bawahannya di Dinas ESDM bahwa terdakwa menginginkan proses itu dipercepat. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved