Bumi Tuntung Pandang

Terobosan Bupati Tanah Laut Jadi Percontohan Nasional, Menteri ATR/BPN Gaungkan ke Semua Daerah

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, akan jadikan program PTSL dari Bupati Tala HM Sukamta sebagai percontohan bagi semua daerah di Indonesia.

Penulis: Idda Royani | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ROY
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga pada acara puncak peringatan Hari Jadi ke-57 Kabupaten tanah Laut (Tala) di Kota Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (5/12/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI  - Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-57 Kabupaten Tanah Laut (Tala) di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, Senin (5/12/2022) sore.

Anggota Kabinet Indonesia Kerja itu sekaligus melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tala ini.

Sebanyak 10 ribu bidang tanah yang telah selesai sertifikatnya, biayanya dari hibah APBD Pemkab Tala.

"Karena itu, ketika Pak Rifqinizamy Karsayuda datang ke kantor saya, meminta saya melakukan penyerahannya kepada warga di Pelaihari, saya langsung mengiyakan," tutur Hadi.

Turut mendampingi pada penyerahan sertifikat itu, Wagub Kalsel H Muhidin, Bupati Tala HM Sukamta, Wakil Bupati Tala Abdi Rahman, anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan Hj Aida Muslimah.

Selain itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kalsel Alen Saputra, Kepala PN Pelaihari Parulian Manik dan Kepala Kantor Pertanahan Tanahlaut Dr Ahmad Suhaimi.

Program PTSL yang ditopang pembiayaannya oleh Pemkab Tala mendapat dukungan penuh dari anggota DPR RI asal Kalsel tersebut.

Beberapa waktu lalu, Rifqinizamy juga hadir mendampingi Bupati Tala HM Sukamta menyerahkan sertifikat PTSL di Kecamatan Bumi Makmur.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto, mengatakan, PTSL sangat penting dan ditunggu-tunggu masyarakat karena memberi kepastian hukum hak tanah atas masyarakat. 

"Memberi akses ke perbankan, bisa dapat pinjaman asal dengan catatan untuk usaha-usaha produktif, bukan konsumsi. Program PTSL juga dapat menghindarkan praktik-praktik mafia tanah," tandasnya.

Ia mengapresiasi langkah Bupati Tala yang sejak 2021 menghibahkan dana untuk biaya sertifikasi tanah masyarakat.

Pada 2021 sebanyak 2.500 bidang tanah, kemudian di 2022 sebanyak 10 ribu dan pada 2023 sebanyak 15 ribu bidang tanah.

"Capaian sertifikasi tanah masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai 73 persen. Saya berharap tahun depan sudah bisa menyelesaikan 90 persen, sehingga tinggal 10 persen lagi akan menjadi kota lengkap. Kalau sudah demikian,  maka mafia tanah tidak ada ruang untuk masuk," urai Hadi.

Pihaknya juga terus mendorong Pemkab Tala menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved