Opini Publik

Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember, Membuat Jera Para Koruptor, Mungkinkah?

Akibat ulah para koruptor, menurut ICW, negara merugi hingga 26,8 triliun rupiah di semester 1 tahun 2021

Editor: Eka Dinayanti
banjarmasin post group
Muhammad Fajaruddin Atsnan 

OLEH: MUH. FAJARUDDIN ATSNAN, Dosen UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - ENTAH harus dengan cara apalagi yang dapat membuat para koruptor atau maling uang rakyat ini jera? Ancaman hukuman bui seumur hidup seperti dianggap gertakan di atas kertas saja. Apalagi para koruptor sekarang difasilitasi berbagai akting memerankan sikap “memelas”, “berbuat baik dan kooperatif”, “mengaku menyesal” selama berada di pengadilan, pasti bisa menyentuh hati hakim untuk mengurangi masa hukuman. Belum lagi, ketika kita menengok wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang “murung” akibat para pegawai KPK yang selama ini bertaring dalam memberantas tindak korupsi, justru coba dipinggirkan dan disingkirkan. Upaya yang justru bisa melemahkan taji KPK sebagai lembaga anti rasuah, sekaligus pesimisme untuk memberantas praktik kotor korupsi.

Melihat begitu massivenya praktik korupsi yang semakin menjadi, dan bahkan praktik kotor korupsi di situasi yang menyentuh empati seperti Pandemi Covid-19, justru memberikan gambaran akan dua hal. Pertama, efektifkah ketika kita meniru dan mengadopsi kebiasaan yang dilakukan negara-negara yang selama ini dikenal bersih dari korupsi? Kedua, apakah ada lagi usaha, selain hukuman untuk membuat jera para koruptor?

Yang jelas, akibat ulah para koruptor, menurut ICW, negara merugi hingga 26,8 triliun rupiah di semester 1 tahun 2021, dengan temuan bahwa pelaku korupsi terbanyak dari kalangan ASN. Andai, uang hasil korupsi sebanyak itu digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi, entah yang diwujudkan dalam bentuk sembako ataupun modal usaha, tentu akan sangat bermanfaat dan berfaedah. Tetapi, sekali lagi, bukan pengoptimalan bantuan untuk warga dan masyarakat terdampak, tetapi justru penyunatan bantuan untuk rakyat yang dilakukan. Sungguh biadap apa yang dilakukan para koruptor.

Belum Optimal
Sudah menjadi rahasia umum jika negeri ini menjadi negara langganan yang menempati jajaran ranking terbawah negara bersih dari praktek korupsi. Data teranyar dari Transparency International (2020) menyebut Denmark dan Selandia Baru sebagai negara paling bersih dari praktek korupsi. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 102 dari 100 negara, dengan skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 37. Melihat kiprah negara-negara Skandinavia seperti Denmark yang selalu berada di pucuk negara tebersih, wajar jika kemudian kita mengaca dari Denmark, dengan belajar menerapkan dan mengadaptasi usaha yang dilakukan Denmark untuk membasmi korupsi keakarnya.

Meniru sistem yang diterapkan Denmark menjadi salah satu upaya masuk akal untuk menekan angka korupsi. Denmark melakukan pelatihan dan pembinaan mental untuk memperkokoh sikap anti korupsi, begitupula dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terhubung 24 jam untuk menerima segala bentuk laporan masyarakat jika melihat ada praktek korupsi. Indonesia pun sudah melakukannya.

Hampir semua yang dilakukan negeri Dinamit, Denmark, soal tata kelola pemerintahan dan birokrasi sudah pula diadopsi negeri ini. Mulai dari perencanaan berbasis money follow program, online single submission, memotong alur birokrasi yang ribet, panjang, dan bertele-tele. Hingga memasang di banner, website, serta media sosial yang mengatakan bahwa pelayanan anti pungutan liar alias pungli, pun sudah dilakukan. Namun, masih saja ada celah untuk berbuat curang, memanipulasi, bermain dalam praktek korupsi, dengan cara lebih rapi dan sistemik.

Namun, ada satu usaha yang sudah dilakukan Denmark yaitu menerapkan toleransi nol terhadap pelaku korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Tetapi kita nampaknya masih berkutat pada perdebatan panjang bahwa hukuman mati bagi para koruptor adalah bentuk melanggar HAM, yaitu hak untuk hidup.

Sekali lagi, kalau menilik dari segi efektivitas meniru sistem yang dilakukan di negara terbersih dari korupsi seperti Denmark, sepertinya belum optimal untuk menekan angka praktek korupsi hingga titik nol. Karena, balik lagi, perbedaan kultur, budaya, dan tentunya bentuk cetakan sifat manusianya jauh berbeda antara Denmark dan Indonesia.

Balik lagi karena perbedaan karakter antara orang-orang Skandinavia dengan orang-orang ketimuran yang katanya memegang teguh budaya malu, tetapi justru sebaliknya. Di negeri ini mental anti korupsi bisa tumbuh bahkan melejit ketika diberikan siraman rohani, training ESQ, maupun pendidikan dan pelatihan yang mengupas tentang pentingnya sinkronisasi antara jiwa, hati, pikiran, dan tindakan untuk tidak berbuat korup. Namun, ketika keluar dari kegiatan, ya balik lagi ke kebiasaan awal yang tidak baik, tetapi selalu ada pembenaran untuk itu.

Bahkan, hingga menelanjangi perilaku korupsi, dibuka aib korupsinya dengan memakai baju orange yang dilihat jutaan mata publik, pun tak serta merta membuat insyaf ataupun malu para koruptor ini. Sungguh ironis.

Belajar Tidak Korup
Melihat betapa sulitnya membuat jera para garong uang rakyat bisa kita analogikan dengan peribahasa bak menegakkan benang basah. Begitupun dengan korupsi, berbagai ancaman hukuman yang maksimal, minus hukuman mati untuk menciutkan nyali koruptor, justru menjadi tantangan tersendiri, memberikan sensasi bagi para pengerat urang rakyat, untuk berkorupsi kembali. Sekaligus mengejawantahkan sikap naluriah seorang manusia, ketika diberikan dua gunung emas, dia akan meminta yang ketiga, dst. Namun begitu, sebagai manusia biasa kita wajib berihtiar untuk memupuk sikap anti korupsi sejak dini.

Mencoba sejak dini untuk tidak berbuat korup, teorinya jelas mudah, yaitu tidak mau memakan sesuatu yang bukan miliknya. Tidak mau menilep sesuatu yang bukan menjadi haknya. Itu konsep sederhana anti korupsi. Godaan dan iming-iming sebagai pejabat publik tentu berbeda dengan minimnya celah korupsi ketika menjadi masyarakat biasa. Ada satu lagi cara yang mungkin membuat para koruptor itu jera? Ya, lebih tepatnya memanggil hati nurani dan empati para koruptor untuk tidak berbuat korupsi. Yaitu dengan terus membisiki bahwa dengan berbuat korup, maka keluarga, anak istri, orangtua, juga akan menanggung malu. Apa tega jika uang yang seharusnya untuk keluarganya, justru dirampas paksa oleh orang lain, sehingga keluarga tidak dapat apa-apa? Korupsi menilep uang yang seharusnya bisa digunakan rakyat untuk sekadar makan, untuk menyambung hidup? Bagaimana jika kondisi serupa terjadi di keluarga si pelaku korup? Cukup sebagai bahan kontemplasi dan alarm otomatis ketika seseorang akan korupsi. Semoga mereka, para koruptor lekas sadar, bahwa yang dilakukan itu sesungguhnya telah membawa keluarga mereka ke dalam jurang kenistaan dan kedzoliman. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved