Opini Publik

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas merupakan upaya nyata untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang pada tahun ini sudah memasuki periode ketiga

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Hadi Rahman 

Oleh: Hadi Rahman, Bekerja di Ombudsman Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - BANYAK kantor atau instansi pemerintah yang ingin membangun Zona Integritas (ZI) serta meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Di Kalimantan Selatan (Kalsel) misalnya, pada akhir tahun 2022 ini ada sekitar 27 unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK atau WBBM, dengan rincian 21 usulan WBK dan 6 usulan WBBM. Unit kerja tersebut berasal dari instansi pemerintah pada lingkup kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten dan kota.

Zona Integritas merupakan upaya nyata untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang pada tahun ini sudah memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 81 Tahun 2010. Sasarannya diutamakan unit kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance), penciptaan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel serta pelayanan publik yang prima. Dalam hal ini diharapkan terbangun unit kerja yang mampu menampilkan kinerja terbaik dan berintegritas.

Apa yang ingin dicapai dari pembangunan Zona Integritas sesungguhnya adalah ikhtiar kebaikan dan kemajuan. Namun seringkali hal ini hanyalah jargon semata atau bersifat pencitraan. Dalam pelaksanaannya pengguna layanan atau masyarakat secara keseluruhan belum merasakan manfaat atau suatu pengalaman berbeda yang menyenangkan pada unit kerja yang membangun Zona Integritas dan diusulkan berpredikat WBK dan WBBM.

Beragam keluhan yang berpotensi konflik pun muncul. Antara lain, pelayanan lebih lama dari standar waktu ditetapkan, layanan belum tersistem atau masih berbasis manual, petugas layanan tidak ramah, ketus atau tidak komunikatif, serta pemberian layanan disertai permintaan imbalan atau biaya di luar ketentuan (pungutan). Ini yang kemudian bisa berujung pada laporan pengaduan ke Ombudsman padahal boleh jadi unit kerja yang dilaporkan sudah mencanangkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Penulis berpendapat bahwa hal ini dimungkinkan terjadi karena instansi pemerintah terjebak dalam beberapa hal. Pertama, hanya berfokus pada tahap pencanangan. Mengadakan seremoni atau acara deklarasi, membuat dan memasang spanduk pembangunan Zona Integritas, serta melakukan penandatanganan komitmen bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) RI Nomor 90 Tahun 2021, pekerjaan masih banyak, proses masih panjang. Harus dilanjutkan dengan langkah-langkah konsolidatif secara internal.

Misalnya, penetapan unit kerja sesuai kriteria yang ditetapkan, pembangunan unit kerja, serta pendampingan, pemantauan dan penilaian oleh TPI (Tim Penilai Internal). Tahapan di internal ini kemudian berlanjut dengan pengusulan via aplikasi dan evaluasi oleh Kementerian PAN & RB dengan melibatkan antara lain Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan clearance (persetujuan). Barulah setelah semua terpenuhi dan mendapat rekomendasi dari TPN (Tim Penilai Nasional), unit kerja tersebut bisa ditetapkan berpredikat WBK atau WBBM.

Kedua, konsentrasi lebih banyak tercurah pada aspek administratif dan cenderung melupakan aspek substantif. Memang ada banyak dokumen yang disiapkan, khususnya untuk memenuhi komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun tidak boleh pula dikesampingkan adalah aksi-aksi konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Meskipun setiap tahun banyak usulan, pada kenyataannya banyak unit kerja yang gagal memperoleh predikat WBK atau WBBM. Dalam hal ini Penulis tidak memiliki dan tidak bermaksud memberikan resep mujarab, akan tetapi setidaknya ada beberapa hal yang tidak boleh abai dan patut menjadi perhatian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Pertama, hal yang paling mendasar adalah kesadaran (awareness) dan pemahaman (understanding) bersama bahwa membangun Zona Integritas merupakan kebutuhan unit kerja. Bukan karena paksaan, tekanan atau permintaan dari siapapun juga, termasuk pimpinan. Bukan pula karena latah, ingin beroleh hadiah atau biar terlihat keren.

Pada dasarnya, integritas disini merupakan manifestasi dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, terutama komitmen anti maladministrasi dan anti korupsi.

Kedua, perhatian dan kepedulian terhadap inovasi yang berkesinambungan. Inovasi adalah perubahan, bisa kecil, bisa besar, yang penting membawa manfaat bagi unit kerja itu sendiri dan masyarakat banyak. Sumber perubahan beragam: internal (hasil monev) dan eksternal (hasil survei kepuasan masyarakat). Tidak harus berorientasi teknologi atau memakan biaya besar namun hal kecil dan sederhana seringkali cukup untuk menimbulkan pengalaman yang menyenangkan bagi pengakses layanan. Contohnya, penyediaan pojok baca dan wi-fi di ruang tunggu bagi penerima layanan. Juga layanan yang sifatnya bergerak (mobile service) khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga masyarakat di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

Ketiga, pengembangan program kerja, strategi dan rencana aksi yang berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas prima. Saat ini pelayanan publik sudah beranjak pada titik 4.0 yang mengedepankan integrasi antara kepentingan manusia dengan kemajuan teknologi, tidak lagi semata penyediaan produk (1.0), penetapan standar pelayanan (2.0), serta partisipasi masyarakat (3.0). Penyelenggara wajib beradaptasi dengan situasi kekinian, terutama pandemi Covid-19 yang membatasi banyak hal dan keberadaan generasi milenial (Gen Z dan Gen Alfa) yang mempunyai nilai, perilaku dan preferensi berbeda.

Akhir kata, wajar dan sangat baik apabila suatu unit kerja pada instansi pemerintah berupaya membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam hal predikat WBK atau WBBM berhasil diraih, tidak boleh terlena. Selanjutnya diperlukan konsistensi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi yang berintegritas dan pelayanan publik yang prima. Ini patut diingat karena melalui evaluasi secara berkala predikat tersebut dimungkinkan untuk dicabut. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved