Pemilu 2024

Jelang Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Martapura Timur Sosialisasi Rekrutmen Pengawas Desa

Jajaran Panwascam di Kecamatan Martapura Timur sosialisasikan rekrutmen petugas pengawas di Desa Melayu, Kabupaten Banjar. Banyak warga ingin ikut.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUKHTAR WAHID
Anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Martapura Timur sosialisasikan mengenai rekrutmen Pengawas Desa di Balai Desa Melayu, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (13/12/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Martapura Timur mengunjungi Kantor Desa Melayu di Jalan KH Anang Sya'rani Arif, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kunjungan itu bertujuan mensosialisasikan rencana rekrutmen Pengawas Desa. Setiap Desa diperlukan calon Pengawas Desa minimal dua orang, maksimal seberapa pun pendaftarnya," ujar Sapriansyah, Selasa (13/12/2022)

Tugas dan fungsi Pengawas Desa, sambungnya, adalah melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024, pencegahan dan penindakan.

Tugas Pengawas Desa bersama-sama Panwaslu Kecamatan dan pada proses pemungutan suara bersama melakukan pengawasan dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca juga: Benda-benda Diduga Barang Antik, Tim Cagar Budaya Pemkab Banjar Akan Umumkan Hasil Kajian

Baca juga: Belum Dapat Tempat Baru, Dua Korban Kebakaran Nusaindah Tala Tinggal Sementara di Aula Balai Desa

Baca juga: Terjerat Judi Online, Dua Pria di Kotabaru Ini Nekat Lakukan Pencurian di 16 TKP

Sementara itu, Kepala Desa Melayu Asnan, mengungkapkan, cukup banyak warganya yang ingin menyukseskan pemilu dengan terlibat sebagai Pengawas Desa.

Namun, tugas dan pengawas desa selama tahapan pemilu rawan pula mendapat tekanan dan intimidasi dari oknum tidak bertanggung jawab.

"Bagaimana solusinya, apakah nanti kalau menemukan pelanggaran Pemilu 2024, Pengawas Desa mendapatkan jaminan dari LPSK," kata Kades Asnan.

Tanggapan Sapriansyah, apabila anggota Pengawas Desa mendapatkan intimidasi, itu bukan ranah pidana pemilu. Tapi, sudah masuk pidana umum.

Baca juga: Sangka Korban Punya Ilmu Santet, Pelaku yang Tenggelamkan Korban ke Laut Ditangkap di Kalsel

Baca juga: Sidang Korupsi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Kontraktor Gunakan Jasa Sub Kontraktor

Baca juga: Sidang Korupsi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Kontraktor Gunakan Jasa Sub Kontraktor

"Pengawas Pemilu dapat mengumpulkan bukti-bukti berupa saksi saat melakukan pengawasan. Minimal setiap ke lokasi pengawas harus bertiga. Jika terjadi intimidasi di lapangan, sebaiknya dua orang dapat menjadi saksi untuk membuat temuan atau laporan," urainya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved