PDIP Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Sekjen Hasto Kristiyanto Ungkap Dana Rp 100 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - PDIP Perjuangan menyampaikan gagasan Sistem Proporsional Tertutup untuk Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dengan alasan biaya politik yang besar.

Di satu sisi sejumlah partai politik menolak keras sistem proporsional tertutup.

Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto menganggap hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan ada caleg yang bisa habisdkan dana hingga Rp 100 miliar untuk bisa menjadi anggota dewan.

Baca juga: Kadiskoperindag Kotabaru Berharap Dua kementerian Segera Mencek Pasar Kemakmuran

Baca juga: Tak Ada Lagi Pasien Covid19 di Tala Dirawat di Rumah Sakit, Ini Jumlah yang Masih Isoman

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup.

Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung (politisi senior PDIP), minimum paling tidak ada yang lima miliar (biaya politik) untuk menjadi anggota dewan.

"Bahkan ada yg habis sampe 100 miliar untuk menjadi anggota dewan," ujar Hasto usai menghadiri acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta jelang HUT Ke-50 PDID di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

Karenanya, lanjut Hasto, ada kecenderungan struktur anggota dewan, banyak didominasi para pengusaha.

Sistem yang ada Indonesia saat ini, lanjut Hasto, meniru sistem di Amerika Serikat.

Sayangnya, saat ini justru di AS, yang kerap dianggap ikonnya demokrasi tengah mengalami krisis, yang bahkan kesulitan saat akan memilih Ketua DPR-nya.

“Maka PDI Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi. Masalah nanti apapun yang diputuskan MK, kami sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang punya legal standing melakukan Judicial Review,” tegas Hasto.

Sumber: Tribun Jakarta