Pemilu 2024

Jelang Pemilu 2024, Perangkat Desa Parimata Datangi KPU Kabupaten Batola karena Namanya Dicatut

Dua perangkat Desa Parimata lapor KPU Kabupaten Batola karena namanya dicatut calon DPD RI untuk Pemilu 2024, nantinya nama dihapus dari Sistem Silon.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUKHTAR WAHID
Perangkat Desa Parimata mendatangi Kantor KPU Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Kota Marabahan untuk mengklarifikasi namanya masuk dalam Sistem Silon pendukung calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024, Senin (9/1/2023). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pencatutan nama perangkat desa masuk dalam pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI terjadi di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dua perangkat Desa Parimata, Kecamatan Belawang, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batola di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab di Kota Marabaham, Provinsi Kalsel, Senin (9/1/2023).

Kepala Desa Parimata, Rajiansyah, mengaku mendampingi perangkat desanya untuk melakukan klarifikasi bukan sebagai pendukung pencalonan anggota DPD RI.

"Saya mendampingi saja," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id saat dua perangkat Desa Parimata diminta mengisi formulir.

Baca juga: VIRAL Pengendara Motor Santai Melintasi JPO, Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Janji Mencarinya

Baca juga: VIRAL Lagi, Pengendara Motor Santai Melintasi Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Banjarbaru

Baca juga: Rakor Haul ke-18 Guru Sekumpul, Sekdaprov Wanti-wanti Jangan Ada Spanduk dan Umbul-umbul Politik

Baca juga: VIDEO Menteri Agama RI dan Arab Saudi Menyepakati Kuota Haji 2023

Baca juga: Mardani H Maming Dituntut 10,5 Tahun Penjara, Diminta Membayar Uang Pengganti Rp 118 Miliar 

Komisioner KPU Batola, M Ali, menyebutkan pihaknya melakukan klarifikasi terhadap nama-nama aparat Pemerintah Desa jika ditemukan namanya sebagai pendukung calon anggota DPD RI.

"Bagi masyarakat yang menolak, dapat mengisi formulir penolakan," katanya.

Nanti, lanjut dia, KPU Batola menyampaikan surat penolakan itu kepada admin Sistem Silon untuk dihapus.

Ada aturan yang melarang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota ataupun pendukung atupun anggota partai politik maupun pendukung calon anggota DPD.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved