Tajuk

Menjaga Titipan Tuhan

Semua agama pun mengajarkan tentang bagaimana seharusnya orangtua mendidik anaknya dengan baik dan bertanggung jawab

Editor: Eka Dinayanti
Kelurahan Mentaos untuk BPost
Panti Griya Yatim Dhuafa Banjarbaru saat disegel oleh Personel Satpol PP. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - ANAK adalah titipan Tuhan.

Demikian kata Mutiara yang sering kita dengar.

Hal itu menyiratkan bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi, merawat, menghidupi, mendidik serta membantunya menjadi cerdas sesuai kaidah-kaidah agama masing-masing.

Semua agama pun mengajarkan tentang bagaimana seharusnya orangtua mendidik anaknya dengan baik dan bertanggung jawab sehingga saat dewasa, menjadi manusia yang berkepribadian baik.
Sebagaimana titipan, maka anak juga menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, menjaga titipan Tuhan ini juga berlaku bagi para pengelola panti asuhan atau tempat-tempat yang dikhususkan untuk merawat anak-anak yatim maupun terlantar.

Namun ketika mencuat kabar dugaan penganiayaan kepada enam anak yatim di Yayasan Munazzama Kafalah Al Yatim Banjarbaru pada Kamis (12/1) lalu, timbul pertanyaan mendasar, sejauh mana tanggung jawab terhadap anak ini, khususnya dalam mendidik secara manusiawi. Begitu pula jika dikaitkan dengan hak asasi anak.

Sebenarnya, negara telah mengatur jelas dan spesifik mengenai hak asasi anak seperti dituangkan pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa”.

Aturan lebih detail juga telah ada, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada bab 5 tentang kelembagaan disebutkan panti sosial dapat beroperasi setelah mendapat izin operasional dari dinas sosial.

Persyaratan izin pendirian panti asuhan di sejumlah daerah diantaranya bukti kepemilikan hak milik tanah bersertifikat atau hibah, susunan pengurus panti, sarana dan prasarana pendukung, dihuni anak panti minimal tertentu.

Namun seharusnya ditambahkan persyaratan lagi semisal surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan kepada anak panti serta surat pernyataan tidak akan menelantarkannya.

Jaminan seperti itu menjadi penting saat ini karena akan menjadi pegangan bagi pemberi izin maupun pihak penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas jikalau terjadi pelanggaran baik berupa penelantaran maupun kekerasan pada anak panti didikannya.

Baik tindakan hukum maupun tidakan administrasi pencabutan izin.

Sudah tidak zamannya mendidik titipan Tuhan ini dengan cara kekerasan.

Pendekatan humanis dan kekeluargaan jauh lebih baik untuk membentuk karakter penerus masa depan bangsa ini. (*)

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved