Ekonomi dan Bisnis

Realisasi DAK Fisik Pemkab HSU Capai 77,34 Persen, KPPN Tanjung Berharap Bisa Ditingkatkan

realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemkab HSU dinilai KPPN Tanjung relatif rendah dibandingkan Pemkab Tabalong dan Balangan.

Penulis: Dony Usman | Editor: Alpri Widianjono
KPPN TANJUNG UNTUK BPOST
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Sigid Mulyadi, saat silaturhami dengan Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Raden Suria Fadliansyah, di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI- Evaluasi atas kinerja pelaksanaan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung.

Sesuai dengan wilayah kerjanya, KPPN Tanjung melakukan evaluasi terhadap capaian yang diilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Balangan dan juga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, Selasa (17/1/2023), mengatakan, hasil evaluasi capaian kinerja realisasi belanja TKDD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan ke Pj Bupati HSU Suria Fadliansyah.

"Kami sampailan saat lakukan kunjungan silaturhami dengan Pj Bupati HSU," katanya.

Menurutnya, kinerja pelaksanaan belanja TKDD Tahun Anggaran 2022, khususnya untuk realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemkab HSU relatif rendah capaiannya, dibandingkan Pemkab Tabalong dan Pemkab Balangan, yakni 77,34 persen dari alokasi pagu Rp 65.16 miliar. 

Baca juga: Sambut Tahun Baru Imlek 2023, Informa Banjarmasin Geber Berbagai Promo Furniture

Baca juga: Menjaga Ketersediaan Pangan di Kalsel, PT Bangun Banua Awasi Produksi Beras Petani

Sedangkan dalam penyaluran Dana Desa, Pemkab HSU mendapatkan predikat kinerja terbaik pertama dalam penyaluran Dana Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab HSU atas  capaian penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 ini diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan," kata Sigit.

Ini dikarenakan, sesuai PMK-201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di tahun 2023, bagi desa yang memenuhi kriteria akan mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa yang paling cepat disalurkan pada Agustus 2023.

"Salah satu kriteria yang dinilai adalah kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023," tambahnya.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tanjung juga berharap agar Pemkab HSU bisa mempercepat penyaluran DAK fisik.

Baca juga: Pasar Murah Jelang Haul ke-18 Guru Sekumpul Digelar, Daging Ayam Langsung Ludes Terjual

Baca juga: Stok Beras di HST Aman, Bulog Barabai Minta Masyarakat HST Tidak Khawatir

Dengan langkah pertama, lanjutnya, segera melakukan percepatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan tidak perlu menunggu DPA ditetapkan.

Percepatan pelaksanaan reviu APIP, serta memberikan reward terhadap SKPD yang dapat menyampaikan kontrak lebih cepat, sehingga tidak ada lagi penyampaian kontrak di menjelang batas akhir yang ditetapkan.

"Semoga kejadian di tahun 2022 tidak terulang kembali, seperti adanya gagal lelang, penyerahan serah terima barang yang terlambat. Serta, adanya perubahan kebijakan pada tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi belanja DAK Fisik, tentunya berdampak pada pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara," ucapnya.

Sementara itu, secara umum di tahun anggaran  serapan belanja DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Tanjung hanya sebesar 85.11 persen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.99 persen. 

Diharapkan di tahun anggaran 2023 DAK Fisik dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan target yang ditentukan

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved