Opini Publik

Tarik Ulur Kepentingan dalam Sistem Proporsional

partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Ahmad Zainudin 

Oleh: Ahmad Zairudin SH MH, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Nurul Jadid,
Pengurus Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Jawa Timur

BANJARMASINPOST.CO.ID - CIRI sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan pemilu demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi terhadap jalannya suatu pemerintahan dan legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih atau wakil-wakil yang duduk di parlemen (DPR). Setiap masyarakat memiliki kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Selain sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Kita ketahui bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal masyarakat. Dewasa ini Pemilu menempati posisi penting karena pemilu menempati posisi bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan dan pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Huntington menyebut Pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari Pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbarui legitimasi melalui Pemilu. (Ranadireksa, 2007).

Hasil terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang disampaikan oleh peneliti LSI Rully Akbar pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih akan memilih calon anggota legislatif (caleg) yang dikenal daripada memilih partai politik. Sebanyak 60,3 persen dari 1.200 responden menyatakan lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal dan 26,6 persen mempertimbangkan partai politik. Survei ini menunjukkan mayoritas pemilih memilih caleg yang dikenal, bukan memilih partai (Kompas, 2019).

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) baru menyelesaikan survei opini publik skala nasional dengan tema orientasi sosial dan politik pemilih muda (generasi Z dan milenial) menjelang pemilu 2024. Target sampel dari survei ini adalah pemilih berusia 17-39 tahun yang diprediksi sebagai kelompok strategis dalam konstelasi politik nasional menjelang pemilu 2024. Hasil CSIS menunjukkan, persentase partisipasi pemilih muda di Indonesia meningkat dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Tercatat, sebanyak 85,9 persen responden mengatakan memilih pada Pemilu 2014. Sementara, pada Pemilu 2019 persentase pemilih meningkat. Sebanyak 91,3 persen responden mengatakan memilih pada Pemilu 2019.

Dimana demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024. Maka dari itu, suara para anak muda pada Pemilu 2024 sangat berarti dalam menentukan calon pemimpin mendatang. (csis.or.id, 26-09,2022). Sistem proporsional terbuka juga merangsang pemilih pemula dalam keterlibatannya dalam pemilu, padahal generasi ini sebelumnya sangat acuh terhadap persoalan politik.

Tarik Ulur Kepentingan
Tarik ulur kepentingan para elit partai dalam sistem proporsional (terbuka dan tertutup) mencerminkan wajah Pemilu di Indonesia, walaupun kedua sistem sudah pernah digunakan, namun hingga saat ini Indonesia masih terus mencari model yang benar-benar pas sesuai dengan kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia. Pemilu yang merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi merupakan jalan yang telah diambil oleh bangsa ini dalam melakukan sirkulasi pemerintahan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 168 ayat (2) yang berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”, sebagai landasan hukum dilaksanakannya pemilihan legislatif secara langsung kini sedang digugat di mahkamah konstitusi (MK). Namun sebanyak delapan fraksi di DPR RI kompak menyatakan sikap, ingin tetap sistem Pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dan untuk tetap konsisten tertahadap putusan sebelumnya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Kedelapan fraksi di DPR RI yang menolak diberlakukannya proporsional tertutup yakni Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP, kecuali PDIP (tribunnews, 12.01.2023).

Penguatan Demokrasi
Sistem Proporsional Terbuka menegaskan bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong penguatan dan kualitas demokrasi (Liando, 2016). Selain dianggap sebagai mundurnya jalan demokrasi dan merenggut hak konstitusi rakyat dalam Pemilu, sistem proporsional tertutup yang diberlakukan di era orde baru dianggap cenderung otoriter dan sentralistik. Akibatnya ada ke sewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator legitimasi terlaksananya penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang dimiliki oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang diwujudkan dalam keterlibatannya dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Oleh karena itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga sangat penting untuk dicermati, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur adanya politik praktis dan salah satu indikator penting dari proses demokasi dan perwujudan kedaulatan rakyat. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved