News Update

VIDEO NEWS UPDATE Pemerintah Siapkan UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

meski RUU PPRT ini belum disahkan menjadi usul inisiatif DPR, namun pemerintah telah siap untuk membahasnya.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Undang-Undang tentang perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui akun Instagram resmi @Kemnaker.

Hal ini dilakukan lantaran hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga.

Jokowi mengatakan, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

Sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan.

Untuk itu, tambah Jokowi, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU Prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR.

Baca juga: VIDEO NEWS UPDATE Presiden Jokowi Tegur Kepala Daerah karena Masih Ada Warga Sulit Beribadah

Menaker Ida Fauziyah menyatakan selain Kemnaker, mandat yang diberikan Presiden untuk menyelesaikan RUU PPRT juga diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditegaskan Ida Fauziyah, meski RUU PPRT ini belum disahkan menjadi usul inisiatif DPR, namun pemerintah telah siap untuk membahasnya.

Kesiapan pemerintah ditunjukkan dengan membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT.

Selain itu, pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI.

Baca juga: VIDEO NEWS UPDATE Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Gorontalo Membuat Warga Panik dan Berhamburan

Ida Fauziyah menyatakan UU PPRT ini membutuhkan pemahaman yang sama antara pemerintah dengan DPR.

Terutama untuk menjelaskan bahwa UU PPRT ini tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ida Fauziyah menambahkan PRT adalah pekerja yang berada di ruang privat dan rentan terjadi eksploitasi, sehingga dibutuhkan payung hukum memadai untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada PRT, telah diakomodasi dalam UU PPRT.

(Tribunnews.com, Widya)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved